.webp)
Pemerintah akan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg) mulai 15 Januari 2025. Apakah kenaikan harga gabah akan mengerek harga beras konsumsi masyarakat?
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, kenaikan HPP gabah ini tidak akan mengerek Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.
"Apakah ada perubahan HET atau tidak? Gimana Mas Arief (Kepala Badan Pangan)? Belum ada perubahan apapun, belum ada," kata Zulhas usai Rapat Terbatas (ratas) mengenai Kebijakan Pangan di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas menjelaskan, gabah akan dibeli oleh pabrik-pabrik padi Rp 6.500 per kg. Kemudian beras dari pabrik-pabrik tersebut akan dibeli Bulog Rp 12.000 per kg.
Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nomor 5 Tahun 2024, HET beras diatur berdasarkan wilayah. Misalnya untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, HET beras medium adalah Rp12.500 per kg dan HET beras premium Rp 14.900 per kg.
Senada dengan Zulhas, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, kenaikan HPP gabah tidak berpengaruh terhadap harga beras.
"HET belum ada diskusi kenaikan HET, kan kemarin harga gabah range-nya diatas Rp 6 ribu ke Rp 7 ribu. Jadi maksud saya dengan harga HET Rp 14.900 hari ini, masih Rp 14.900," ujarnya, ditemui di lokasi yang sama.
Arief menjelaskan, sebelumnya Bulog tidak bisa menyerap gabah dengan optimal karena HPP dari Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.000. Oleh karena itu saat ini dinaikkan menjadi Rp 6.500 per kg sehingga sama seperti harga pasar sebenarnya.
Para petani sebelumnya mengusulkan agar HPP naik jadi Rp 7.000, karena Rp 6.500 per kg dirasa kurang menguntungkan. Menyangkut soal itu, menurut Arief, perlu dijaga keseimbangan antara hulu dan hilir.
"Kita harus menyeimbangkan hulu dan hilir. Kalau maunya kita semua harga di petani maunya setinggi-tingginya, tapi nanti berasnya harganya lebih tinggi lagi, inflasi-daya beli juga harus dipertimbangkan. Jadi harus wajar di hulu dan di hilir," kata dia.
(shc/ara)
