Kenaikan HPP Gabah Diklaim Bisa Bantu Petani Hindari Tengkulak

Kenaikan HPP Gabah Diklaim Bisa Bantu Petani Hindari Tengkulak

Retno Ayuningrum - detikFinance
Senin, 20 Jan 2025 21:42 WIB
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.Foto: Dok. Kementan
Jakarta -

Pemerintah telah menaikkan Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg). Kenaikan HPP tersebut dinilai dapat menyelamatkan petani dari tengkulak.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan saat ini petani sedang semangat menanam sehingga kenaikan HPP dapat mendorong produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Meski begitu, Sudaryono menyebut masih ada ancaman dari tengkulak yang perlu menjadi perhatian.

"Kita sedang banyak keliling ke daerah untuk memastikan harga pembelian gabahnya harus bagus. Namun, tengkulak itu, bagaimana dia tidak ikut menanam, tidak ikut memupuk, tidak ikut ke sawah, hanya beli, tetapi dia mengambil untungnya paling banyak. Saya kira itu salah satu program besar yang kita laksanakan," kata Sudaryono dikutip dari Antara, Senin (20/1/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia telah mengunjungi berbagai wilayah untuk memastikan pembelian gabah masih cukup bagus. Pada kesempatan tersebut, dia pun mengakui tengkulak masih menjadi salah satu permasalahan di petani.

"Presiden Prabowo sudah memberikan keputusan harga gabah HPP-nya kita naikkan dari Rp 6.000 ke Rp 6.500. Nah, ini ada beberapa daerah yang lebih rendah dari Rp 6.500. Kita langsung datangi, kita tanya apa masalahnya, jangan sampai tengkulak ini jadi kompeni baru, saya selalu mengatakan begitu," jelas Sudaryono.

ADVERTISEMENT

Menurut Sudaryono, kenaikan HPP gabah dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Apalagi saat ini, profesi sebagai petani masih menjadi penyumbang kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Di sisi lain, pihaknya pun tengah fokus menyesuaikan anggaran untuk mendukung swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk tidak mengimpor beras di tahun 2025.

"Kita sudah ditargetkan oleh Presiden, tidak boleh impor beras di tahun 2025. Tidak impor beras, jagung, gula konsumsi, dan tidak impor garam konsumsi, sehingga kita melakukan segala daya upaya, termasuk menyesuaikan anggaran, kita fokus kepada satu, yakni swasembada pangan itu. Kita mulai dulu dari beras dan jagung, kita bereskan, nanti kita pelan-pelan," terang Sudaryono.

(hns/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads