Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penggilingan baik itu Perum Bulog hingga swasta harus menyerap gabah kering panen (GKP) Rp 6.500 per kilogram (kg). Jika penggilingan tidak mau menjalankan kebijakan tersebut, negara akan mengambil alih penggilingan.
"Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara ambil alih penggilingan padi. Saya katakan, ini masalah hidup dan mati, ini masalah survival, saya tidak main-main," kata Prabowo di Kementerian Pertanian, Senin (3/2/2025).
Hal ini dikatakan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu, hadir juga secara online Dinas Pertanian daerah dan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Ali Muso.
Di sela-sela pertemuan, Sutarto mengatakan saat ini penyerapan GKP oleh penggilingan sudah mulai berlangsung. Dia meyakini harga yang digunakan penggilingan Rp 6.500/kg.
Namun, Sutarto mengakui masih ada penggilingan yang membeli di bawah Rp 6.500/kg. Menurutnya hal tersebut terjadi karena berkaitan dengan kualitas GKP dari petani.
"Bahkan sebenarnya kasus-kasus tertentu, penggilingan padi membeli di atas Rp 6.500/kg, seperti itu. Ada kasus-kasus yang masih di bawah Rp 6.500/kg, karena mungkin kaitannya dengan kadar air, rendemen, Bapak Presiden. Ini berdasarkan laporan teman-teman kami di seluruh Indonesia," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo pun menyentil penggilingan yang masih menyerap di bawah Rp 6.500/kg. "Jangan selalu korbankan petani, alasan kadar air, rendemen, kualitaslah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu cara cara orang kecil selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak," tegasnya.
Prabowo mengatakan jika penggilingan swasta tidak bisa memenuhi harga GKP saat ini, pemerintah akan membangun penggilingan sendiri. Dia menyebut negara dapat membangun ribuan penggilingan.
"Kita tidak main-main, kalau perlu pemerintah yang akan mengopersikan penggilingan padi. Pemerintah Indonesia punya kekuatan, saya bisa buka ribuan penggilingan padi," pungkasnya.
(ada/rrd)