Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan LPG 3 Kg Agar Tepat Sasaran

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung upaya pemerintah dalam membenahi tata niaga gas LPG 3 kg bersubsidi. Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Anggawira, menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran dan mengurangi kebocoran yang selama ini terjadi.

"Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam penataan ulang distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan mengurangi potensi kebocoran yang merugikan negara," ujar Anggawira dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/2/2024).

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp 50 triliun per tahun masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi ini menyebabkan potensi kerugian negara yang signifikan. Untuk itu, mulai 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan kebijakan pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan di pangkalan resmi Pertamina.

Anggawira menyatakan bahwa HIPMI siap mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Ia menekankan bahwa pembenahan tata niaga LPG harus dilakukan secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Sebagai bagian dari solusi, HIPMI mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki sistem distribusi LPG bersubsidi. Dalam jangka pendek, HIPMI menyoroti perlunya peningkatan pengawasan distribusi LPG 3 kg dengan melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat.

"Pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam distribusi LPG 3 kg. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya membeli LPG di pangkalan resmi," ujar Anggawira.

Untuk jangka menengah, HIPMI mendorong percepatan pembangunan jaringan gas kota guna mengurangi ketergantungan pada LPG 3 kg. Selain itu, optimalisasi penggunaan kompor listrik dengan insentif bagi masyarakat juga dianggap sebagai langkah penting.

"Kami melihat bahwa solusi jangka menengah harus mencakup alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti jaringan gas kota dan penggunaan kompor listrik. Ini akan membantu mengurangi konsumsi LPG bersubsidi secara bertahap," tambahnya.

Sementara itu, dalam jangka panjang, HIPMI mengusulkan agar subsidi LPG 3 kg dialihkan menjadi subsidi langsung kepada penerima yang berhak melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Selain itu, digitalisasi distribusi LPG juga dinilai penting untuk memastikan sistem yang lebih efisien dan terkontrol.

"Kami berharap pemerintah dapat menerapkan subsidi langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, digitalisasi dalam distribusi LPG dapat menjadi solusi untuk mengawasi alur distribusi dan memastikan bahwa subsidi tepat sasaran," kata Anggawira.

Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha muda, HIPMI siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami percaya bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, permasalahan ini dapat diselesaikan. HIPMI akan terus berkontribusi dalam mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan perekonomian nasional," tutup Anggawira.