Ekonom Ungkap Biang Kerok yang Hambat UMKM Naik Kelas

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengungkap sejumlah persoalan yang menghambat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas.

Persoalan pertama yang dihadapi UMKM terkait permintaan produk yang tak kunjung meningkat. Di sisi lain, Tauhid juga menduga adanya anomali motivasi pelaku UMKM, para pelaku kurang memiliki motivasi untuk naik kelas.

Tauhid menilai pemerintah perlu berperan lebih untuk meningkatkan literasi perdagangan kepada para pelaku UMKM. Langkah ini dinilai perlu untuk mendorong pertumbuhan ekosistem usaha.

"Itu yang kemudian memang perlu ada upaya keras untuk peningkatan literasi, perdagangan, dan sebagainya," kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Rabu (5/2/2024)

Sementara itu, Tauhid menyebut pendampingan UMKM saat ini tidak terjadi secara signifikan dan integratif. Menurutnya, para pelaku UMKM saat ini hanya diberi pelatihan transformasi, tetapi tidak didampingi.

"Kalau kita lihat, mereka diberikan pelatihan untuk, katakanlah akses ke digital dan sebagainya, tapi pendampingan one to one itu tidak jadi. Mungkin (karena) keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sebagainya," jelasnya.

Persoalan lainnya, Tauhid menyebut akses permodalan bagi UMKM masih sangat terbatas. Persoalan ini juga dianggap menghambat pertumbuhan UMKM.

Selain itu, Tauhid menilai pemerintah perlu mengubah karakteristik dan pola pikir pelaku UMKM. Hal itu perlu dilakukan lantaran 40% UMKM berada di sektor perdagangan. Menurutnya, pelaku UMKM juga perlu menjamah sektor industri dan produksi untuk menghindari masuknya produk impor.

"Sehingga kalau ini nggak ada yang terjadi adalah UMKM memanfaatkan barang-barang impor. Ini yang terjadi di e-commerce, di media sosial, dan sebagainya, ketimbang kita memproduksi sendiri," terangnya.

Lebih lanjut, Tauhid mengatakan persoalan-persoalan tersebut menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan UMKM. Ia membandingkan rasio UMKM di negara lain dengan rata-rata 60-70%. Sementara di Indonesia, rasio UMKM terhadap dunia usaha sangat mendominasi dengan persentase 90%.

Seharusnya, kata Tauhid, sebagian besar UMKM sudah naik kelas sebagai mana yang terjadi pada negara-negara lain. Dalam kondisi tersebut, ia justru mengatakan bahwa penerimaan negara akan terhambat.

"Yang baik adalah, (UMKM) yang sudah ada ini ditingkatkan menjadi kelas menengah, menjadi besar, sehingga penerimaan negara pesat. Kalau UMKM dibanyakin yang kecil-kecil, akhirnya, ya, memang bisa terjadi pemerataan, tetapi sumbangan ke ekonomi, ke yang lain, itu yang menjadi kurang," tutupnya.