Tambahan Anggaran Rp 16,6 Triliun buat Bulog Cair Minggu Depan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan anggaran tambahan untuk Perum Bulog sebesar Rp 16,6 triliun akan cair minggu depan.

Ia menyampaikan tambahan anggaran tersebut dimaksudkan untuk menyerap produksi 3 juta ton beras dalam negeri. Di mana tambahan anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tambahan anggaran Rp 16,6 triliun ini InsyaAllah bisa dicairkan dalam waktu singkat. Bisa saja minggu depan," katanya usai melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas dan Direksi baru Perum Bulog di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Amran menyampaikan dengan penambahan anggaran kepada Perum Bulog dan, gudang penyimpanan beras telah tersedia maka target penyerapan 3 juta ton beras dalam negeri tersebut tidak akan terlalu sulit.

Terlebih lagi kata Amran, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri tahun ini mengalami surplus dibandingkan tahun lalu. Di mana pada Januari, Februari, Maret itu ada 2.9 juta ton beras yang dihasilkan petani.

"Kalau dengan April itu kita estimasi 4 juta ton lebih. Oleh karena itu kita harus menyerap minimal 3 juta ton dari surplus tadi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap, Perum Bulog memiliki total anggaran Rp 39 triliun untuk menyerap gabah petani pada waktu panen raya di Februari, Maret, dan April mendatang.

Saat ini, kata Zulhas, Bulog sendiri memiliki dana sekitar Rp 23 triliun. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Keuangan, anggaran Bulog untuk menyerap padi ditambah Rp 16,6 triliun.

"Uang Bulog ada Rp23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi sudah ada Rp 39 triliun. Bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu puncak panen raya," kata Zulhas usai rapat koordinasi pengadaan beras di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jum'at (31/1/2025).

Dengan anggaran tersebut, kata Zulhas, Bulog tidak lagi memiliki alasan untuk membeli padi petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500. Namun begitu, ia mengatakan hal ini perlu dukungan seluruh stakeholder.

"Perlu dukungan semua pihak termasuk Menteri Dalam Negeri, ada gubernur, ada bupati, ada camat sampai ke desa. Karena sawah ini kan sampai ke desa. Perlu dukungan sampai ke desa, perlu kita awasi bersama, kita bantu bersama-sama Bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan," jelasnya.

Simak Video: Stok Beras Bulog 2 Juta Ton, Terbesar Sepanjang Sejarah