Efisiensi Anggaran, Vietnam Mau Pangkas Kementerian & Lembaga dari 30 Jadi 22

Vietnam akan memangkas jumlah kementerian dan lembaga (K/L) dari 30 menjadi 22 demi penghematan belanja. Pekerja media, pegawai negeri, polisi, dan militer juga akan dipangkas.

Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam mengatakan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah. Hal ini menciptakan keresahan di negara komunis yang selama ini menganggap bekerja untuk negara adalah pekerjaan seumur hidup.

"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," kata Lam mengibaratkan, dikutip dari AFP, Rabu (12/2/2025).

Pada 2022 hampir 2 juta orang bekerja di sektor publik dan 1 dari 5 pekerjaan ini akan hilang dalam lima tahun ke depan. Akibat pemangkasan, 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini, tetapi belum ada kejelasan tentang bagaimana target lebih besar akan dicapai.

Beberapa orang telah diberi tahu, seperti Thanh (nama samaran) yang mengatakan bahwa kariernya selama 12 tahun sebagai produser TV telah dihentikan pada bulan lalu. Saluran berita yang dikendalikan negara tempat dia bekerja ditutup dan ayah dua anak itu diberi tahu pada dua minggu sebelumnya.

"Sangat menyakitkan untuk dibicarakan," kata pria berusia 42 tahun itu yang beralih menjadi sopir taksi.

Pihak berwenang mengatakan penghematan dari pemotongan belanja dapat mencapai US$ 4,5 miliar atau Rp 73,55 triliun (kurs Rp 16.346) selama lima tahun ke depan, meskipun ada biaya lebih dari US$ 5 miliar untuk paket pensiun dan pesangon.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada 2024 mencapai 7,1%. Sebagai pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor, Vietnam menargetkan pertumbuhan 8% tahun ini.

Hanya saja kecemasan meningkat atas potensi kerentanan negara itu terhadap tarif di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Birokrasi yang membengkak juga dianggap sebagai penghambat pertumbuhan.

Vietnam menargetkan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan melompat ke jajaran negara berpendapatan tinggi pada 2045.

"Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan tersebut. Ini tentang (menunjukkan) legitimasi partai, kekuatan partai," kata Nguyen Hong Hai, Fulbright Vietnamese Scholar di American University di Washington DC.

Simak juga Video 'Imbas Efisiensi Anggaran, Kemendiktisaintek Bakal Riset Berdasarkan Masalah':