.webp)
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, buka suara soal keluhan para pengusaha di industri perhotelan yang mengeluhkan imbas efisiensi anggaran lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD.
"Itu benar-benar suatu konsekuensi yang dirasakan teman-teman di perhotelan," kata Anindya kepada wartawan di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Akan tetapi, Anindya menegaskan, efisiensi anggaran dilakukan pemerintah bukan tanpa asalan. Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memastikan anggaran dialokasi dengan benar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi saya rasa itu konsekuensi harus dihadapi," jelasnya.
Anindya menilai, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga berkaitan dengan kondisi ekonomi dunia yang mengganggu alokasi dana negara. "Ini kan karena satu, ekonomi belum pasti, yang pasti kan adalah biaya. Jadi biaya yang dijaga dulu, saya rasa wajar," ungkapnya.
Anindya mengaku khawatir dengan kondisi para pengusaha hotel. Pasalnya, ada penurunan okupansi kamar hotel usai pemerintah menerapkan kebijakan tersebut.
"Jadi saya rasa itu konsekuensi yang harus dihadapi dalam waktu pendek. Tapi konsekuensi jangka panjang penghematan itu kan baik," tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyebut industri perhotelan turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas yang dilakukan pemerintah pusat.
Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengungkapkan pemangkasan belanja perjalanan dinas sudah dirasakan oleh sektor perhotelan di Bali, terutama hotel yang memiliki fasilitas meeting, incentives, conventions, and exhibitions (MICE). Bahkan, sejumlah agenda pertemuan yang telah dipesan sebelumnya terpaksa dibatalkan.
"Banyak (dibatalkan), khususnya hotel-hotel yang mempunyai fasilitas MICE yang sudah di-booking. Seperti hotel di Nusa Dua, Jimbaran, Kuta, Legian, sampai Sanur," ujar Rai dikutip dari detikBali, Selasa (11/2).
Rai mengatakan tak hanya sektor perhotelan di Bali yang terdampak oleh pemangkasan anggaran oleh pemerintah tersebut. Menurutnya, beberapa hotel di daerah lainnya juga turut terdampak.
"Hampir semua daerah seperti di Bandung, Jawa Barat, Surabaya, Jakarta, termasuk Bali yang (hotelnya) telah di-booking akhirnya di-cancel karena anggarannya terbatas," imbuhnya.
Rai berharap pemerintah tidak terlalu banyak memotong anggaran dinas agar kegiatan MICE tetap berjalan. Di sisi lain, dia menilai sektor perhotelan perlu mencari terobosan agar tak hanya mengandalkan kegiatan dari pemerintahan.
(acd/acd)
