.webp)
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, hingga hari ini tidak ada pengurangan karyawan Kementerian BUMN imbas pemotongan anggaran. Erick mengatakan, pagu anggaran Kementerian BUMN dipangkas Rp 115,6 miliar dari total pagu awal 2025 sebesar Rp 277,5 miliar. Kini sisa anggaran yang ada Rp 161,9 miliar.
"Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai (Kementerian BUMN) itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Erick juga memastikan, fasilitas kepegawaian di Kementerian BUMN juga tidak akan berkurang, misalnya fasilitas klinik dan day care atau penitipan anak bagi pegawainya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kita tahu, kalau kita lihat ranking Kementerian BUMN masih kelas 2. Jadi karena kita tidak bisa naikkan tunjangan kinerja dan lain-lainnya. Ya kita proteksi fasilitas kepegawaian," katanya.
Erick mengatakan, efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN yakni dengan mengurangi fasilitas pimpinan Kementerian BUMN sebesar Rp 7 miliar.
"Salah satunya memang, kalau kita kedatangan tamu dari luar negeri biasanya kan suka tukeran suvenir itu yang kita beli dari UMKM, ya mohon maaf saat ini kita coba cari yang lebih affordable," katanya.
Kemudian juga, perjalanan dinas, serta melakukan rapat secara langsung juga kini dikurangi. Meski adanya pengurangan anggaran, Erick optimistis program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.
"Kita tetap optimis karena kalau kita lihat data-data yang ada, progres sampai hari ini kita masih berjalan dengan baik," katanya.
Sementara itu, dengan anggaran efektif yang ada sebesar Rp 161,9 miliar, ia mengusulkan ke Kementerian Keuangan, agar anggaran Kementerian BUMN 2025 bisa menjadi Rp 215 miliar.
"Alhamdulillah kemarin siang, kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, tentu belum mendapatkan konfirmasi 100 persen. Tetapi mereka melihat usulan kami bukan mengada-ada. Memang batas minimum kami untuk beroperasional itu Rp 215 miliar," katanya.
Usulan tersebut, kata Erick, telah memperhitungkan sejumlah anggaran yang dipangkas, misalnya 54% pemotongan perjalanan dinas serta 50% pengawasan biaya BUMN.
"Sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan," katanya.
Erick menambahkan, fasilitas IT sudah dipangkas 41%, pengurangan Alat Tulis Kantor (ATK) sampai 90%, dan 70% pengurangan fasilitas pimpinan.
"Lalu 66% penyesuaian kendaraan dinas, yang kemarin kami semua menyewa mobil listrik dan kami coba dengan mengganti yang lebih murah, dari mobil listrik menjadi hybrid. Tujuannya tadi listrik sekarang hybrid yang harganya bisa lebih murah sampai 66%," katanya.
Lalu ada pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan seremonial sebesar 43% dan terakhir efisiensi pemakaian gedung mencapai 39%.
Simak juga Video Soal Anggaran Dipangkas, Mendes Yandri: Ikut Arahan Presiden
