Pengusaha Minta Kapal Ekspres Ditiadakan Selama Angkutan Lebaran

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengajukan sejumlah solusi untuk mengatasi kemacetan dan memperlancar arus mudik selama Angkutan Lebaran 2025.

Menurut Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, masa koordinasi yang hanya dua minggu sebelum pelaksanaan angkutan Lebaran dirasa tidak cukup untuk mengantisipasi berbagai hambatan yang sering terjadi. Dia pun menekankan pentingnya memperpanjang waktu koordinasi agar semua kendala dapat diatasi dengan baik.

"Koordinasi hanya dua minggu sebelum pelaksanaan Angkutan Lebaran sangat tidak cukup. Kami butuh waktu lebih panjang untuk mempersiapkan segala sesuatunya," ujar Khoiri dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

Khoiri juga menyoroti masalah penerapan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang dianggap tidak fleksibel. Pada Angkutan Lebaran 2024, ia mencatat, kebijakan ini menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Ciwandan dan kekosongan di Pelabuhan Merak pada H-7, sehingga keputusan untuk mengalihkan kendaraan terlambat.

"Pada H-7 tahun lalu, selama dua hari terjadi antrian panjang di Ciwandan, sementara Merak justru kosong. Hal ini terjadi karena penerapan SKB yang terlalu cepat dan tidak bisa disesuaikan dengan situasi di lapangan," jelas Khoiri.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Gapasdap mengusulkan beberapa langkah, termasuk pembagian kewenangan yang lebih jelas, perpanjangan masa berlaku SKB, serta yang paling kontroversial, penghapusan kapal ekspres selama periode Lebaran. Khoiri percaya langkah ini bisa meningkatkan kapasitas kendaraan dan penumpang hingga 26,7% dibandingkan tahun lalu.

"Demi kelancaran angkutan Lebaran, kami minta kapal ekspres dihapuskan. Kapal ekspres menjadi sumber kemacetan di pelabuhan, jadi lebih baik fokus pada layanan yang lebih efisien untuk pemudik," tegasnya.

Selain itu, Khoiri juga mengusulkan agar Pelabuhan Merak diutamakan dibandingkan pelabuhan tambahan lain seperti BBJ Bojonegara. Menurutnya, Merak masih memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih lancar dalam menangani arus kendaraan dan penumpang.

"Pelabuhan Merak harus jadi prioritas. Tahun lalu, Merak terlihat kosong sementara BBJ justru penuh dengan antrean panjang. Akhirnya, kendaraan diputar balik ke Merak. Ini yang harus kita hindari," kata Khoiri.

Khoiri juga mempersoalkan praktik ASDP yang memblokir penjualan tiket reguler meskipun di lapangan tidak ada antrian atau penumpang. Dia menyarankan agar penjualan tiket dilakukan oleh pihak independen untuk menghindari kebijakan yang tidak transparan.

"ASDP harus menghindari pembatasan tiket yang tidak sesuai kenyataan di lapangan. Kami sudah membahas hal ini, dan kami mengusulkan agar penjualan tiket lebih transparan dan dikelola pihak independen," tambahnya.

Terkait dengan kebijakan pemerintah yang meminta operator angkutan untuk memberikan diskon tarif selama arus mudik dan arus balik Lebaran, Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas, menilai hal itu tidak tepat. Menurutnya, pemberian diskon tarif seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan pada operator angkutan.

"Diskon tarif seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan operator. Pengusaha angkutan sudah menanggung kerugian di masa reguler, dan Lebaran adalah waktu untuk mereka memperoleh kompensasi," ujar Darmaningtyas.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah seharusnya memberikan subsidi angkutan penyeberangan, seperti pengurangan PPN atau insentif lainnya, untuk meringankan beban operator selama musim Lebaran.

Darmaningtyas memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Faktor ekonomi yang semakin sulit diprediksi akan menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk mudik tahun ini.

"Secara keseluruhan, jumlah pemudik kemungkinan akan berkurang karena tekanan ekonomi yang semakin berat. Masyarakat mungkin akan berpikir dua kali untuk mudik tahun ini," kata Darmaningtyas.

Dengan berbagai usulan dan kritik yang disampaikan oleh Gapasdap dan para pengamat, diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat memperhatikan dan mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pemudik selama Angkutan Lebaran 2025.