Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Seiring peluncuran holding investasi RI ini, terdapat berbagai spekulasi nama-nama yang akan mengisi pucuk kepemimpinan Danantara.
Menanggapi hal ini Kepala Center of Industry, Trade, and Investment dari INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan kepala badan serta jajaran direksi Danantara kelak harus diisi oleh para profesional yang tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis.
Untuk itu menurutnya Presiden Prabowo Subianto harus ekstra hati-hati dalam menentukan pemegang kendali Danantara. Sebab apabila badan ini dipegang oleh non profesional, birokrat, tidak sesuai dengan kepakaran di bidangnya hingga terafiliasi politik akan muncul sejumlah risiko.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Misalnya saja kredibilitas Danantara akan dipertanyakan hingga terjadinya 'moral hazard' di kalangan para investor. Di mana menurutnya kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya capital outflow terjadi di IHSG.
"Aliran keluar dana asing juga akan pasar Surat Berharga Negara (SBN) sehingga semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini," kata Andry dalam keterangan resminya, Sabtu (22/2/2025).
Kemudian ia juga memprediksi nilai saham BUMN-BUMN yang berada langsung di bawah kendali Danantara ini yang akan mengalami penurunan cukup signifikan akibat kaburnya para investor.
"7 perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar," terangnya.
Belum lagi Andry juga memperkirakan terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar menuju Rp 16.500, bahkan akan terus melemah hingga akhir tahun.
"Semakin sulitnya Danantara untuk mendapatkan pendanaan dan kepercayaan dari investor asing di masa yang akan datang," jelas Andry lagi terkait risiko yang dapat terjadi jika Prabowo salah memilih bos Danantara nanti.
Karena itu Andry berharap pemegang kendali Danantara adalah para profesional yang sudah teruji dalam pengelolaan dana investasi dan berpengalaman dalam mengelola bisnis korporasi untuk menghindari dampak jangka pendek dan jangka panjang yang akan terjadi.
"Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan," tutupnya.
Simak Video Prabowo Luncurkan Danantara 24 Februari, Komisi VI: Kami Mendukung
(fdl/fdl)