.webp)
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan perbankan dan lembaga pembiayaan syariah menggelar kegiatan "UMKM Goes to Hajj", sebagai langkah strategis untuk mendorong pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan peluang ekspor, terutama ke pasar Arab Saudi.
Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM serta kemudahan bagi tenaga kerja yang ingin mendaftar Haji. Selain itu, BPKH mengajak sejumlah pengusaha dari sektor perhotelan, retail, serta ekspor-impor di Arab Saudi untuk mendukung distribusi produk UMKM Indonesia, khususnya ke pasar Arab Saudi.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menegaskan komitmen BPKH dalam mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM. Menurutnya, UMKM Indonesia dapat turut serta dalam ekosistem perhajian, khususnya dalam memenuhi kebutuhan makanan khas Indonesia seperti rendang selama musim haji.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"UMKM dapat turut serta dalam ekosistem perhajian untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pasar yang lebih luas para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji," ujar Harry dalam keterangannya dikutip Senin (24/2/2025).
Sementara itu, Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI dan Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM, mengungkapkan bahwa potensi produk Sumatera Barat tidak hanya terbatas pada bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang memiliki peluang besar untuk menembus pasar global. Ia juga menyebutkan bahwa Muhammadiyah, melalui 24 cabangnya di seluruh dunia, dapat menjadi kanal promosi dan distribusi yang efektif untuk produk-produk HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia).
"PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk HIPERMI," tambahnya.
Dari sisi pemerintah, Kepala Kanwil DJPb sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Satu Sumbar, Syukriah, mengungkapkan bahwa DJPb bertugas untuk menggali potensi ekonomi daerah dan memberikan rekomendasi. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah industri bumbu dan rendang, yang sangat bergantung pada bahan baku dari petani lokal, seiring dengan karakteristik Sumatera Barat yang agraris.
"HIPERMI dibawah binaan DJPb Kemenkeu Prov. Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar," ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung program ini. "Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini," ujarnya.
(rrd/rir)
