Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang bertugas untuk mengelola aset negara dan BUMN senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun (kurs Rp 16.350/dolar AS) secara resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (24/2).
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya, mengatakan salah satu tujuan dibentuknya Danantara adalah ikut mendorong pertumbuhan ekonomi RI menuju target ambisius sebesar 8%.
Namun dengan jumlah aset masif yang dikelolanya itu, badan ini dinilai rawan jadi ladang korupsi jika tidak dikelola oleh orang yang berintegritas dan profesional. Sebab jika benar terjadi, kondisi ini tidak hanya merugikan negara tapi juga melanggar Asta Cita ke-7 terkait memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Karena itu menurutnya pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, dan kehati-kehatian alias prudent.
"Presiden Prabowo sendiri mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan bertekad untuk memberantasnya. Oleh karena itu, Presiden harus menunjuk orang-orang yang punya integritas tinggi, jujur, profesional untuk memimpin Danantara," kata Putu Rusta dalam keterangan resminya, Senin (24/2/2025).
Belum lagi menurutnya saat ini masyarakat juga sudah pintar baik dalam mencari informasi ataupun tentang memahami kondisi ekonomi dalam negeri. Sehingga penting bagi pemerintah saat ini untuk mengelola Danantara sebaik mungkin.
"Pemerintah mesti ingat bahwa masyarakat Indonesia itu sekarang sudah pintar, bisa mengakses informasi dengan sahih dari beragam kanal dan medsos. Informasi-informasi yang ada, termasuk kejadian di masa lalu, akan membentuk ekspektasi ekonomi," jelasnya.
"Sayangnya, ekspektasi ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan tidak baik-baik saja yang terlihat dari tagar #kaburajadulu dan #IndonesiaGelap. Maka dari itu, pengelolaan Danantara nanti harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas," tegas Putu lagi.
Selain mengingatkan prinsip tata kelola pemerintahan dalam mengurus Danantara, Putu juga menghimbau pemerintah untuk memperbaiki ekspektasi ekonomi masyarakat Indonesia melalui kebijakan efisiensi yang diimplementasi.
Menurutnya, ekspektasi ekonomi dapat memengaruhi perekonomian. Jika masyarakat berekspektasi ekonomi Indonesia baik-baik saja, maka akan terjadi spending yang meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi.
"Pemangku kepentingan juga perlu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dengan efektif dan jelas, serta jujur guna menjaga kepercayaan dan semangat optimisme ekspektasi ekonomi tadi. Komunikasi kebijakan yang efektif juga mendorong ekonomi yang lebih stabil," tutup Putu.
(eds/eds)