PT Grab Teknologi Indonesia menyebut kondisi ekonomi saat ini cukup menantang untuk tetap bisa memberikan satu layanan yang terjangkau kepada masyarakat. Grab berharap ada kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis data untuk membantu mempertahankan ekosistem.
Kebijakan tersebut harapannya dapat diwujudkan melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Aturan ini salah satunya membahas posisi mitra ojek online (ojol).
"Tantangannya adalah memang kondisi ekonomi saat ini cukup menantang kami untuk tetap bisa memberikan satu layanan yang tetap terjangkau kepada masyarakat," kata Senior Director Commercial and Business Development Grab Indonesia Kertapradana, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi V DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Di sisi lain, Grab juga berupaya agar platform-nya dapat terus menyediakan kesempatan berusaha semakin banyak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, juga bisa menjaga penghasilan para mitra bisa tetap sama, bahkan lebih baik di tahun-tahun berikutnya.
"Oleh karena itu harapan kami untuk RUU LLAJ, yang pertama RUU LLAJ dapat mengakui kami sebagai perusahaan aplikasi yang menyediakan platform kepada masyarakat untuk memperoleh dan menyediakan layanan transportasi," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap agar RUU LLAJ dapat mempertimbangkan model bisnis sharing economy yang sekarang berjalan, di mana mengakomodasi kendaraan sebagai aset pribadi milik pengemudi.
Kemudian yang ketiga, Grab juga berharap peraturan RUU LLAJ dapat meng-capture kondisi model bisnis yang ada saat ini telah terbukti berhasil memajukan ekosistem layanan transportasi dan pengantaran digital.
"Yakni memperbolehkan platform untuk bekerjasama tidak hanya dengan koperasi dan badan hukum, namun juga dengan individu dan UMKM dalam menyediakan layanan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat," kata dia.
(shc/kil)