RI Darurat Truk Obesitas, Prabowo Diminta Turun Tangan!

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan atasi masalah kendaraan obesitas atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Keberadaannya yang terus lalu lalang di ruas jalan dan membahayakan pengguna jalan lain menjadikan Indonesia darurat keselamatan.

Tory mengatakan masalah ODOL ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian saja, melainkan harus menjadi kerja sama seluruh aparat di bawah komando presiden.

"Isu ODOL yang sudah lama sekali, semua pihak meminta untuk segera diselesaikan, sampai kemarin kami dipanggil belum ada kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian sehingga kami melihat bahwa presiden harus turun tangan karena ini sudah sangat sistemik," kata Tory dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/3/2025).

Menurut Tory, para pengusaha angkutan barang secara bisnis akan sulit mendapat keuntungan jika tidak melanggar aturan dengan truk melebihi kapasitas. Jika pemerintah membiarkannya, sama saja dengan membiarkan mencari uang dengan cara melanggar aturan.

"Masalah ODOL ini juga secara bisnis model para pengusaha angkutan barang akan sulit sekali mendapatkan keuntungan apabila tidak melanggar aturan. Ini sangat ironis kalau kemudian pemerintah membiarkan hal ini terus terjadi karena berarti orang mencari uang dengan cara melawan hukum dan itu menjadi tidak berkah untuk semuanya," ucap Tory.

Untuk itu, Tory mengapresiasi Komisi V DPR RI yang menginisiasi Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). MTI sendiri telah menyampaikan keresahannya saat diundang Kantor Sekretariat Presiden pada 2 Februari 2025.

"MTI menyuarakan dengan sangat keras bahwa kondisi saat ini dalam keadaan darurat keselamatan dan krisis angkutan umum. Keselamatan transportasi sebetulnya tidak hanya di darat, tetapi juga di matra-matra yang lain, tetapi untuk yang darat ini menjadi darurat," ucap Tory.