Koperasi Merah Putih: Membangun Masa Depan atau Mengulang Sejarah?

Sejak 2015 hingga 2024, total Dana Desa yang telah dialokasikan pemerintah mencapai sekitar Rp 610 triliun. Investasi sebesar ini seharusnya menjadi modal kuat bagi pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Namun, jika kebijakan baru seperti Kopdes Merah Putih diterapkan tanpa strategi yang jelas dan integrasi yang matang, BUMDES bisa mengalami nasib serupa dengan KUD-menjadi proyek yang akhirnya kehilangan relevansi dan dukungan. Pemerintah harus memastikan bahwa besarnya investasi ini tidak berakhir sia-sia tanpa dampak nyata bagi masyarakat desa.

Jangan Mengulang Kesalahan, Perkuat yang Sudah Ada

Pemerintah semestinya bertanggung jawab atas efektivitas ratusan triliun rupiah yang telah dikucurkan dalam program BUMDES. Sebagai bentuk akuntabilitas, alih-alih memperkenalkan instrumen baru yang berpotensi tumpang tindih, pemerintah sebaiknya berfokus pada revitalisasi dan penguatan instrumen yang sudah ada.

Jika tujuan utama pemerintah adalah swasembada pangan dan kesejahteraan petani, maka intervensi dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas manajerial, tata kelola, serta daya saing BUMDES. Pemerintah dapat menginjeksi permodalan, memperkuat jejaring pasar, serta memberikan dukungan teknis dan pendampingan manajemen bagi BUMDes agar mampu menjalankan fungsi yang diharapkan dari Kopdes Merah Putih.

Dengan jaringan BUMDes yang telah terbentuk secara nasional, misi swasembada pangan pedesaan tetap dapat dijalankan tanpa harus menciptakan entitas baru yang berpotensi mengulang kegagalan KUD. Yang diperlukan bukanlah duplikasi kebijakan, melainkan integrasi strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Jika tidak, bukan tidak mungkin Kopdes Merah Putih hanya akan menjadi babak baru dalam siklus kebijakan yang berulang, meninggalkan jejak yang sama seperti pendahulunya-ambisi besar tanpa dampak nyata yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Desti Fitriani
Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia,
Peneliti di bidang akuntabilitas pemberdayaan desa.