.webp)
Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons terkait temuan sejumlah produsen beras yang memangkas takaran beras di bawah label kemasan. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memastikan beras yang tak sesuai takaran tersebut bukanlah beras pemerintah.
"Enggak, kalau yang keluar dari bulog pastikan sesuai sama timbangan," kata Arief saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).
Arief menerangkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai dengan takaran sebesar 5 kg dan 10 kg untuk bantuan sosial (bansos). Arief pun menyebut tindak lanjut soal praktik curang tersebut telah ditangani oleh Satgas Pangan. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan arahan agar produsen-produsen nakal tersebut dipenjarakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Menko (Pangan, Zulhas) sampaikan dipenjarakan aja kalau yang mengurangi timbangan beras apa. Pak Menko ya," terang Arief.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara soal ramai beras 5 kilogram (kg) dan Minyakita 1 liter yang dipangkas takarannya. Menurutnya oknum-oknum yang melakukan hal tersebut harus ditindak hingga sampai dihukum penjara.
"Kalau ada yang mencuri ukuran, minyak, beras, apa saja, masuk penjara," kata dia di Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).
Adapun temuan sembilan produsen yang memangkas takaran beras di bawah label kemasan ini diungkap Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, Jumat (21/3) kemarin. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat PKTN, sepanjang tahun 2025 tercatat sembilan pelaku usaha yang mengurangi takaran beras di bawah label kemasan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Kemendag telah memperketat pengawasan untuk memitigasi hal tersebut berulang. Ia juga mengaku telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan.
"Kita pengawasan terus dengan daerah-daerah juga," kata Budi saat ditemui wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (23/3/2025).
Lebih jauh, Budi meminta semua pihak turut mengawasi kejadian tersebut. Ia juga berharap, segala bentuk temuan lapangan dapat dilaporkan ke Kemendag.
(kil/kil)
