.webp)
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa penyaluran bantuan sosial di tiga bulan pertama 2025 mencapai Rp 18 triliun. Ia menjelaskan penyaluran bansos dilakukan setiap tiga bulan.
"Kami sudah menyalurkan lebih Rp 18 triliun di triwulan-I. Penyalurannya memang setiap 3 bulan, triwulan-I, triwulan-II, triwulan-III, triwulan-IV," kata Gus Ipul dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/3/2025).
Gus Ipul meyakini penyaluran bansos berikutnya akan dilaksanakan pada April, Mei, dan Juni. Penyaluran bansos berikutnya itu akan berdasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Prabowo Sebar Bansos Rp 120 T, Ini Daftarnya |
Ia mengklaim, DTSEN merupakan data tunggal nasional pertama sejak Indonesia merdeka. Pemerintah berharap, data tersebut menjadi acuan baru bagi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
Total anggaran program bantuan sosial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencapai lebih dari Rp 120 triliun. Pertama, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bansos sembako sebesar Rp 43,86 triliun. Bantuan ini menyasar kepada 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kedua, Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta KPM. Pagu anggaran untuk program ini Rp 28,79 triliun. Ketiga, bantuan kepada 294 ribu yatim, yatim-piatu anggarannya sebesar Rp 705,6 miliar.
Keempat, untuk makanan lansia terlantar usia di atas 75 tahun setiap hari, kita berikan makan pagi dan siang, dua kali, satu kali dikirim saat sarapan, 130 penerima manfaat. Anggarannya Rp 1,4 triliun.
Kelima, pemerintah juga memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada 96 juta jiwa. Anggaran untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 48,78 triliun.
"(Jika) dijumlahkan (keseluruhan) jumlahnya Rp 120 triliun, itulah dari Kementerian Sosial," pungkasnya.
Simak juga video: Pemerintah Jamin Efisiensi Tak Ganggu Bansos & Layanan Publik
