Pengusaha Sawit Capek Disalahin

Jakarta - Pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengaku capek selalu dijadikan kambing hitam dalam gejolak harga minyak goreng ini.Harga minyak goreng yang menjulang saat ini membuat banyak kalangan termasuk pemerintah menuding pengusaha kelapa sawit tidak serius melakukan komitmennya dalam program stabilisiasi harga. Di sisi lain pengusaha yang tergabung dalam Gapki mengaku capek selalu dijadikan kambing hitam dalam gejolak harga minyak goreng ini. Padahal mereka mengaku sudah bekerja keras untuk menyukseskan program ini."Kita sudah capek untuk PSH (Program Stabilisasi Harga), tapi masih disalahin. Ini masalahnya kita tidak berpengalaman menjadi distributor maka kita minta Bulog dilibatkan. Cuma Bulog yang bisa karena memliki pengalaman dan dana," keluh Ketua Umum Gapki Akmaluddin Hasibuan saat dihubungi detikFinance, Senin (11/6/2007).GAPKI juga mengusulkan untuk mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) yang akan mengelola stok CPO agar dipegang oleh Perum Bulog."Kita sekarang sedang berusaha sekuatnya supaya PSH berhasil. Kan kalau berhasil PE tidak akan dinaikan," ungkap Ketua Harian Gapki Derom Bangun yang dihubungi secara terpisah.Agar terhindar dari PE tambahan, menurut Derom produsen semakin gencar melancarkan program stabilisasi harga (PSH) supaya terhindar dari sanksi. "Tapi kalau memang tidak berhasil itu lebih karena banyak tantangan kita hadapi terutama kenaikan harga CPO dunia hingga 15 persen dibanding bulan Mei membuat pasar lebih bergerak kearah ekspor," ungkapnya.Selain itu karena faktor pedagang yang mencari untung ditengah kekisruhan distribusi minyak goreng di dalam negeri."Dari distributor harga sudah diturunkan, tapi ditingkat pedagang karena distribusi tidak merata ada yang masih dijual dengan harga tinggi, terus yang lainnya ikut-ikutan jual harga tinggi. Ini yang sulit kita bendung," tambahnya.Terkait rasa keadilan, Derom juga meminta pemerintah tidak pilih kasih dalam PSH. Apabila ditemukan ada yang belum melakukan komitmennya baik anggota Gapki maupun non Gapki seharusnya pemerintah terus mengejar dengan mempertanyakan mana komitmennya."Yang kena PE tambahan kan semuanya, harusnya pemerintah terus kejar kewajiban yang belum melaksanakan PSH meskipun sudah lewat akhir Juni. Bukan berarti memperlambat kewajibannya jadi hilang," cetus Derom. (arn/ir)