Menkeu Dapat Jatah Paling Banyak

Jakarta - Pemerintah secara resmi merilis sejumlah paket kebijakan pada hari ini. Didalam paket kebijakan yang tertuang dalam Inpres No 6 tahun 2007 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat beban paling banyak."Yang mendapatkan jatah paling banyak Menkeu," canda Menko Perekonomian Boediono dalam konferensi pers paket kebijakan di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (12/6/2007).Didalam paket kebijakan ini ada 141 tindakan didalamnya, yang tersebar dalam 19 instansi pemerintah terkait. Nah, dari 141 tindakan itu, Menkeu yang mendapat jatah terbanyak untuk pelaksanaannya. Menurut Boediono, banyaknya jatah Menkeu dikarenakan banyak langkah-langkah di sektor keuangan yang kaitannya untuk mendukung sektor riil. Didalam langkah-langkah tersebut, Menkeu juga ada yang harus bekerjasama dengan BI, khususnya untuk bidang sektor keuangan. Boediono menjelaskan, dirilisnya paket kebijakan kali ini merupakan informasi kepada publik atau masyarakat untuk memberikan gambaran secara utuh mengenai apa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk semakin mendorong sektor riil dan UMKM."Jadi masyarakat dapat memonitor pemerntah karena paket-paket ini juga memuat jadwal yang jelas mengenai langkah-langkah pemerintah dan masyarakat dapat memonitor hal tersebut," ujarnya.Menurut Boediono, inti paket ini adalah merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah (RKP) yang mencakup alokasi dana serta kebijakan. "Jadi dalam paket ini ada policy dan reformasi. Kalau untuk alokasi dana, itu adalah bagian dari anggaran APBN. Jadi paket ini adalah semacam penonjolan dari beberapa langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam beberapa bulan kedepan," jelasnya.Namun menurut Boediono, tidak semua kebijakan pemerintah masuk kedalam paket kebijakan ini. "Seperti khusus untuk bidang infrastruktur yaitu mengenai listrik 10 ribu megawatt atau jalan tol atau air minum. Itu memiliki aksi sendiri. Kemudian juga usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi beras juga tidak masuk dalam paket ini," ujarnya.Ia menambahkan, paket ekonomi yang baru ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari peket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tahun lalu. "Jadi bukan hanya kelanjutan saja, tapi juga perluasan karena kita menambah sektor didalam paket kebijakan ini yaitu dibidang UMKM," katanya.Diakui Boediono, upaya menyusun paket kebijakan ini cukup lama karena melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan diluar pemerintah. (qom/qom)