.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan anggaran tambahan Rp 3,14 triliun di pagu indikatif 2026. Penambahan anggaran ini diperlukan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Swasembada Pangan, hingga Swasembada Energi.
Tito menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp 3,24 triliun. Ia menyebut pagu indikatif ini turun 32,30% atau sekitar Rp 1,54 triliun dari pagu alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 4,79 triliun.
"Pagu indikatif ini mengalami penurunan sebesar Rp 1,54 triliun atau 32% dibanding pagu anggaran 2025 sebesar Rp 4,79 triliun," ungkap Tito dalam RDP bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menjelaskan, prioritas kerja Kemendagri 2026 mendukung program prioritas presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. pengendalian inflasi, Koperasi Merah Putih, pembangunan tiga juta rumah, penurunan stunting, MBG, Sekolah Rakyat, ketahanan pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Garuda, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Dampak tidak tersedianya pagu non-operasional pada pagu indikatif, yang disampaikan kementerian keuangan pada Kemendagri, menyebabkan program prioritas yang kami sampaikan tadi, untuk dilaksanakan berbagai, baik kegiatan rutin maupun kegiatan-kegiatan prioritas presiden, prioritas nasional, prioritas kementerian, berpotensi akan sulit untuk terlaksana," jelasnya.
Tito meminta DPR untuk menyampaikan usulan anggaran tambahan Rp 3,14 triliun, sehingga anggaran Kemendagri 2026 mencapai Rp 6,39 triliun. Ia menyebut, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program prioritas presiden sebesar Rp 1,85 triliun.
"Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas presiden, yang kami sampaikan tadi, mulai Koperasi Merah Putih, makan bergizi, kemudian juga kegiatan sekolah rakyat, ketahanan pangan, ketahanan energi, ini hampir melibatkan semua daerah, ini sebanyak lebih kurang Rp 1,85 triliun," imbuhnya.
Tonton juga "Jawaban Mensos soal Pelaksanaan Makan Gratis di Sekolah Rakyat" di sini:
(ara/ara)
