Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 454 miliar untuk tahun 2026.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pagu indikatif Kementerian BUMN tahun anggaran 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 150 miliar. Erick mengatakan dengan anggaran yang ada tersebut hanya dapat menutupi pegawai dan operasional minimum.
"Kementerian BUMN, kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp 604 miliar," katanya saat rapat kerja dengan DPR RI Komisi VI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Berdasarkan paparan yang disampaikan Erick pada rapat tersebut, anggaran Rp 604 miliar dibutuhkan untuk menjalankan tugas sesuai UU No 1/2025 sesuai best practice serta mendukung fokus arah kebijakan APBN TA 2026 dalam rangka ketahanan nasional dan akselerasi ekonomi.
Baca juga: Erick Thohir Copot Dirut Bulog, Tunjuk Plt |
Adapun rincian anggaran tersebut yakni Rp 111 miliar untuk menjalankan fungsi sebagai regulator, pengawasan terhadap pelaksanaan BUMN sebesar Rp 118 miliar, pemegang saham Seri A dan perum Rp 101 miliar, belanja pegawai sebesar Rp 117 miliar, dan untuk administrasi dan operasional Rp 157 miliar
Adapun dalam histori anggaran Kementerian BUMN pada tahun 2021 hingga 2024, realisasi anggaran empat tahun tersebut telah mencapai lebih dari 96%.
Pada tahun 2021 pagu anggaran Kementerian BUMN Rp 193 miliar, sementara realisasinya Rp 191 miliar. Pada tahun 2022 pagu anggaran Kementerian BUMN mencapai Rp 199 miliar dan realisasinya Rp 197 miliar. Lalu, pada tahun 2023 pagu anggaran Rp 308 miliar dan realisasinya mencapai Rp 297 miliar.
Kemudian pada tahun 2024 pagu anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 308 miliar, dan realisasinya Rp 297 miliar. Sementara untuk tahun 2025 pagu anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 215 miliar, lalu untuk realisasi hingga 6 Juli 2025 tercatat baru mencapai Rp 91 miliar.
Simak juga Video: Istana Ungkap Prabowo Targetkan Kemiskinan RI 0% di Tahun 2029
(acd/acd)