.webp)
Isu miring soal alotnya negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) disebut-sebut imbas keikutsertaan RI dalam aliansi BRICS. Namun Istana langsung membantah keras tudingan itu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada kaitan antara keanggotaan Indonesia di BRICS dengan jalan buntu perundingan tarif dengan Washington.
Negosiasi tarif kedua negara memang masih jalan di tempat. Padahal sejak April 2025, Indonesia sudah menyetor proposal negosiasi ke AS. Namun, dalam pengumuman terakhir, Presiden AS Donald Trump tetap mematok tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia, tak berubah dari angka awal.
"Kalau menurut pendapat kami sesungguhnya tidak ada. Karena itu kan kalau saudara-saudara perhatikan kan tidak hanya berlaku untuk Indonesia akan begitu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menekankan, jarak waktu antara resmi bergabungnya Indonesia ke BRICS dengan pengumuman tarif AS juga cukup jauh, sehingga sulit dikaitkan. Menurutnya, tidak ada alasan AS memperlakukan Indonesia berbeda hanya karena RI kini menjadi anggota BRICS.
Sejak awal berdiri, BRICS dikenal gencar mengeluarkan kebijakan yang menantang dominasi AS dan sekutu negara maju. Salah satunya melalui agenda dedolarisasi alias mengurangi ketergantungan dunia pada Dolar AS.
Di sisi lain, Trump juga beberapa kali melontarkan peringatan keras kepada negara-negara BRICS. Terakhir, saat pertemuan puncak BRICS di Brasil, Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif resiprokal tambahan hingga 10% bagi negara anggota BRICS yang menerapkan kebijakan yang dianggap anti-Amerika.
Kala itu, Indonesia untuk pertama kalinya hadir di panggung elite BRICS diwakili langsung Presiden Prabowo Subianto.
(hal/rrd)
