.webp)
Indonesia masih terus melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) meski tarif sudah dipangkas dari 32% menjadi 19%. Negosiasi dilakukan sambil menunggu kebijakan berlaku mulai 1 Agustus 2025.
Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang ikut melakukan pertemuan dengan pemerintah AS untuk negosiasi tarif, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Meski Presiden AS Donald Trump sudah memutuskan tarif 19% untuk Indonesia, masih ada ruang negosiasi di sana.
"Tarif resiprokal kita kemarin dari Trump sudah memutuskan final 19%, tapi masih ada ruang negosiasi di sana," kata Susiwijono kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Susiwijono menyebut pemerintah Indonesia sedang nego agar beberapa komoditas Indonesia yang dibutuhkan AS tidak dikenakan tarif 19%, melainkan 0%. Produk tersebut mulai dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), kopi, kakao, nikel, karet, hingga produk-produk pertanian jika ada ekspor ke AS.
"Ada beberapa produk komoditas kita yang istilahnya itu sangat dibutuhkan AS, tidak bisa diproduksi di sana, tapi sangat reliable kalau diekspor dari Indonesia. Itu kita nego supaya tarifnya 0%. Itu banyak produknya sedang kita nego mulai CPO, kopi, kakao, sampai nikel ada list produknya cukup banyak," ungkapnya.
Dengan begitu, Susiwijono berharap tidak semua produk Indonesia kena tarif resiprokal final sebesar 19% dari AS. Saat ini pemerintah Indonesia sedang mengajukan kelompok-kelompok komoditas yang diharapkan bisa mendapatkan tarif 0%.
"Kita yakin akan bisa nego sampai 0%. (Berapa komoditas) kelompok-kelompok komoditasnya mungkin nanti masih akan bertambah. Kita belum punya list pastinya, kan kita ajukan ke mereka," ucapnya.
Susiwijono menuturkan nantinya akan ada pernyataan bersama (joint statement) antara pemerintah Indonesia dan AS berisi dokumen final yang disepakati kedua negara. Dokumen tersebut akan keluar dalam waktu dekat.
"Di situ nanti teman-teman akan melihat lengkap komitmen kita apa saja yang selama ini juga sudah mulai diberitakan. Nanti secara formal ada di joint statement itu. Ini kita sudah sepakat, dokumen finalnya sudah jadi. Kita tinggal nunggu," beber Susiwijono.
(kil/kil)
