Presiden Prabowo Subianto meminta agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) serta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut kasus beras oplosan yang merugikan rakyat hampir Rp 100 triliun per tahun. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
Prabowo menilai banyak permainan yang dilakukan pengusaha. Usai pengusaha membeli gabah kering panen (GKP) hasil petani yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500/kg, pengusaha justru melakukan praktik curang dalam penjualan beras.
Prabowo menyebut beras biasa dijual dengan harga beras premium. Menurut Prabowo, praktik ini sudah masuk dalam kategori pidana. Untuk itu, dia meminta Kejagung serta Kepolisian untuk mengusut serta menindak.
"Beras biasa dibungkus, dikasih stempel, premium dijual Rp 5 ribu di atas HET. ini kan penipuan ini kan pidana, saya minta Jaksa Agung, Kapolri usut dan tindak," kata Prabowo dalam Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dikutip dari akun Youtube Kemenko Pangan, Senin (21/7/2025).
Prabowo menyebut dari praktik tersebut membuat kerugian mencapai Rp 100 triliun per tahun. Ia pun langsung menyorot Menteri Keuangan Sri Mulyani yang setengah mati mencari sumber pundi-pundi uang dari pajak hingga bea cukai.
"Menteri keuangan kita setengah mati cari uang, pajak ini lah, bea cukai ini lah dan sebagainya. Ini Ro 100 triliun, kita rugi tiap tahun, dinikmati 4-5 kelompok usaha saja," imbuh Prabowo.
Hal ini disampaikan Prabowo di hadapan bupati, gubernur, hingga ribuan kepala desa. Prabowo menegaskan praktik curang tersebut merupakan pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat.
Sebagai informasi, Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.
Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.
Tonton juga video "Ultimatum Prabowo ke Penggiling Padi Nakal: Tak Tertib, Saya Sita" di sini:
(rea/kil)