Kasus beras oplosan belakangan ini menjadi sorotan publik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai dalang di balik praktik curang dalam tata niaga beras itu tak lepas dari campur tangan perusahaan besar.
Tito mengatakan terdapat beberapa perusahaan besar yang melakukan beras oplosan. Kendati begitu, ia tidak merinci lebih lanjut terkait perusahaan tersebut.
"Belum lagi yang oplosannya, beras yang kualitas premium digabung sama kualitas medium, setelah itu dijual harga premium. Dan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaan-perusahaan besar," ungkap Tito dalam rapat inflasi dikutip dari Youtube Kemendagri, Selasa (22/7/2025).
Menurut Tito, kondisi ini membuat harga beras naik padahal stok beras dalam negeri mencapai angka tertinggi sejak 1945.
"Bayangkan, rakyat yang harusnya ditolong dengan pangan saat ini yang berlimpah, tapi harga yang naik, karena praktik oplosan menaikkan harga premium, kemudian jumlahnya juga dikurangi dan ini membuat beban rakyat lebih tinggi," jelas dia.
Tito mengungkap modus yang dilakukan praktik curang dalam tata niaga ini melalui dua tahap. Pertama, mengurangi timbangan beras atau isi yang tak sesuai dengan label kemasan.
"Misalnya [beras] 5 kilogram, kita kadang-kadang nggak memeriksa pembeli kan, isinya 4,5 kilogram. Bayangkan setengah kilonya dikorupsi istilahnya, digelapkan, itu yang kata Pak Presiden kemarin, ini penipuan. Nah, itu, setengah kilo per kantong, kali sekian berapa juta kantong," tuturnya.
Kedua, beras medium yang dijual dengan harga beras premium. Kendati begitu, Tito juga menilai tidak hanya itu saja yang membuat beras merangkak naik.
Dia menyebut terdapat kendala pendistribusian beras yang membuat harga komoditas ini melambung, termasuk di zona 3 dengan harga beras tertinggi mencapai Rp 54.772 per kilogram. Sayangnya, dia menyoroti kenaikan harga beras terjadi di sekitar lumbung pangan, seperti di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Utara.
Tito menegaskan harga beras menjadi atensi utama Presiden Prabowo Subianto lantaran masuk dalam komoditas yang harus diamankan, selain bahan bakar minyak (BBM).
(rea/kil)