Zulhas Gelar Rapat Khusus Masalah Beras Oplosan Jumat

Kasus beras oplosan yang bikin heboh terus jadi sorotan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan akan menggelar rapat khusus pada Jumat pekan ini untuk membahas pemberantasan praktik curang tersebut.

Zulhas menyebut rapat itu bakal melibatkan banyak pihak terkait, mulai dari kementerian hingga aparat penegak hukum. Satgas Pangan kepolisian juga ikut diundang untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan maksimal.

"Hari Jumat saya rapat itu. Dengan seluruhnya, Satgas, penegak hukum, kementerian terkait," ujar Zulhas singkat saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).

Kasus beras oplosan belakangan jadi perhatian setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut praktik curang dalam tata niaga beras dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar. Modusnya, beras medium dicampur lalu dijual dengan harga premium.

"Belum lagi yang oplosannya, beras yang kualitas premium digabung sama kualitas medium, setelah itu dijual harga premium. Dan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaan-perusahaan besar," ungkap Tito dalam rapat inflasi, Selasa (22/7/2025).

Tito merinci, praktik curang ini umumnya dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengurangi timbangan beras atau isi kemasan tidak sesuai label. Kedua, menjual beras medium dengan label premium. Akibatnya, harga beras melonjak dan merugikan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto juga ikut menyoroti masalah ini. Menurutnya, kerugian masyarakat akibat praktik beras oplosan bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun. Prabowo pun meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Beras biasa, ganti aja stempel premium, tapi ini terjadi di banyak negara, di Malaysia lagi heboh juga. Tapi ini harus kita tertibkan," ujar Prabowo dalam sebuah acara di Klaten, Senin (21/7/2025).

Prabowo menegaskan kasus seperti ini sudah pernah ditindak sebelumnya, tapi selalu muncul kembali. Karena itu, dia meminta langkah tegas supaya praktik merugikan rakyat tidak terulang lagi.