Ribuan warga Malaysia turun ke jalan memprotes kenaikan biaya hidup dan kekecewaan atas minimnya reformasi yang dijanjikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Anwar diketahui sudah memimpin Malaysia sejak tahun 2022.
"Dia sudah pergi ke banyak negara untuk menarik investasi, tapi kami belum melihat hasil apa pun," kata Fauzi Mahmud, salah satu demonstran asal Selangor, dikutip dari AFP, Minggu (27/7/2025).
"Biaya hidup tetap tinggi," tambah Fauzi. Lantas, seberapa tinggi biaya hidup di Negeri Jiran?
Berdasarkan data terakhir Departemen Statistik Malaysia (DoSM), rata-rata pengeluaran dasar bulanan untuk hidup layak (PAKW) bagi rumah tangga di Malaysia tercatat sebesar RM 4.729 atau sekitar Rp 17.970.200 (kurs Rp 3.800) per bulan pada tahun 2023.
PAKW merupakan indeks biaya hidup baru yang dihitung berdasarkan 419 jenis pengeluaran rumah tangga, mulai dari makanan, pakaian, transportasi, hingga utilitas dan kebutuhan non-makanan lainnya.
PAKW dikembangkan oleh DoSM untuk menggambarkan pengeluaran yang dibutuhkan agar rumah tangga bisa menjalani kehidupan yang layak. Rata-rata jumlah anggota dalam satu rumah tangga di Malaysia dihitung sebanyak 3,8 orang.
Berdasarkan wilayah, biaya hidup layak di kawasan perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Rumah tangga di kota rata-rata membutuhkan RM 5.040 atau Rp 19.152.000 per bulan, sedangkan rumah tangga di desa memerlukan sekitar RM 3.631 atau Rp 13.797.800.
Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran rumah tangga, usia, jenis kelamin, serta kondisi geografis dan infrastruktur wilayah tersebut. Selangor mencatat pengeluaran tertinggi dengan nilai RM 5.854 atau Rp 22.245.200 per bulan.
Kemudian, Kuala Lumpur RM 5.468 atau Rp 20.778.400, Labuan RM 5.376 atau Rp 20.428.800, Melaka RM5.291 atau Rp 20.105.800, dan Putrajaya RM 5.249 atau Rp 19.946.200) Semua wilayah tersebut mencatat angka di atas rata-rata nasional.
Sementara lima negara bagian dengan pengeluaran hidup layak terendah adalah Perak RM 3.723 atau Rp 14.147.400, Kedah RM3.787 atau Rp 14.390.600, Perlis RM3.818 atau Rp 14.508.400, Pahang RM3.949 atau Rp 15.000.200 dan Negeri Sembilan RM 3.987 atau Rp 15.150.600.
Dilansir dari Human Resources Online yang masih mengutip data DoMS, pada tingkat nasional, rata-rata pengeluaran layak bulanan (PAKW) untuk rumah tangga di Malaysia berdasarkan jumlah anggota keluarga adalah sebagai berikut:
- Individu yang tinggal sendiri membutuhkan sekitar RM 1.632, setara dengan Rp 6.201.600 per bulan.
- Rumah tangga dengan 2 anggota membutuhkan RM 2.876, atau sekitar Rp 10.928.800.
- Rumah tangga dengan 3 anggota memerlukan RM 4.041, setara dengan Rp 15.355.800.
- Rumah tangga dengan 4 anggota butuh pengeluaran bulanan sebesar RM 5.161, atau sekitar Rp 19.611.800.
- Rumah tangga dengan 5 anggota membutuhkan RM 6.032, yang jika dikonversi menjadi Rp 22.921.600.
- Rumah tangga dengan 6 anggota atau lebih rata-rata memerlukan RM 7.510, setara dengan Rp 28.538.000 per bulan.
Sebagai gambaran, dilansir dari Asean Briefing, upah minimum nasional Malaysia tahun 202 ditetapkan sebesar RM 1.700 atau Rp 6.460.000, naik dari sebelumnya RM 1.500. Kenaikan ini diperkirakan akan menguntungkan lebih dari 1,5 juta pekerja, khususnya di wilayah perkotaan yang menghadapi biaya hidup yang terus meningkat.
Penerapan struktur upah baru ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada 1 Februari 2025 dan berlaku untuk perusahaan dengan lima karyawan atau lebih, serta semua bisnis jasa profesional tanpa memandang jumlah pekerja.
Tahap kedua akan dimulai pada 1 Agustus 2025 dan mewajibkan seluruh perusahaan lain, termasuk usaha mikro dengan kurang dari lima pegawai, untuk mengikuti ketentuan upah minimum yang baru.
Adapun Anwar Ibrahim mengumumkan serangkaian kebijakan baru pada Rabu 23 Juli 2025 untuk merespons meningkatnya keresahan publik terhadap kenaikan biaya hidup, termasuk pemberian bantuan tunai kepada seluruh warga negara dewasa dan janji penurunan harga bahan bakar.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran televisi nasional, hanya beberapa hari sebelum digelarnya unjuk rasa besar di ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu kemarin. Unjuk rasa itu bertujuan menekan Anwar agar mundur, seiring naiknya harga kebutuhan dan gagalnya pemerintah memenuhi janji-janji reformasi.
Pemerintahan Anwar sejauh ini telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan produktivitas, antara lain kenaikan upah minimum, tarif listrik yang lebih tinggi bagi pengguna daya besar, dan perluasan cakupan pajak penjualan dan jasa.
Menurut Anwar, kebijakan-kebijakan tersebut terutama ditujukan kepada kalangan pebisnis besar dan kelompok kaya. Namun, para pengkritik menilai bahwa beban biaya tambahan tersebut pada akhirnya tetap akan dibebankan ke konsumen, termasuk masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah.
Dalam pidatonya, Anwar mengumumkan bahwa seluruh warga Malaysia berusia di atas 18 tahun akan menerima bantuan tunai satu kali senilai 100 ringgit (sekitar US$ 23,67) yang akan mulai disalurkan pada 31 Agustus 2025.
Ia menambahkan bahwa total anggaran bantuan tunai untuk tahun 2025 dinaikkan menjadi 15 miliar ringgit (sekitar US$ 3,55 miliar), meningkat dari alokasi awal sebesar 13 miliar ringgit.
(ily/kil)