Cegah Badai PHK, Pengusaha Minta Ini ke Pemerintah

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti berbagai tantangan dalam dunia usaha nasional. Misalnya, terjadinya tekanan ekonomi domestik yang melemah, ketidakpastian arah kebijakan, hingga gejolak dari eksternal

Namun, dunia usaha tetap menunjukkan harapan dan mendorong upaya penciptaan kerja. Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menegaskan dunia usaha nasional saat ini sedang menghadapi tantangan serius dan tidak mudah.

"Dalam situasi penuh tekanan ini, dunia usaha tidak cukup hanya menjadi penonton atau pelaksana kebijakan. Kita harus menjadi mitra aktif pemerintah dalam menyelesaikan tantangan nasional," ujarnya dalam konferensi pers di kantor APINDO, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Sebagai upaya mencegah gelombang PHK lanjutan dan penciptaan lapangan kerja, APINDO mengusulkan berbagai kebijakan dukungan agar sektor industri, khususnya padat karya, dapat bertahan dan terus menciptakan lapangan kerja.

Usulan tersebut mencakup insentif fiskal seperti pembebasan PPN jasa subkontrak dan bahan baku, percepatan restitusi PPN, penghapusan bea masuk bahan baku untuk industri, perluasan skema PPh 21 Ditanggung Pemerintah, serta akses pembiayaan yang lebih inklusif.

Di sisi lain, dunia usaha juga mengusulkan stimulus biaya tenaga kerja dan energi melalui subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk sektor terdampak, diskon listrik, subsidi gas, serta pengembangan energi terbarukan melalui PLTS atap dengan skema net-metering.

Seluruh langkah ini dirancang untuk menjaga arus kas, mempertahankan kapasitas produksi, dan mencegah gelombang PHK lanjutan.

"Industri padat karya kita tengah berada di persimpangan jalan. Jika tidak diberi perlindungan dan insentif yang cukup, maka kita berpotensi kehilangan sektor yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. APINDO mengadakan Rakerkonas sebagai forum untuk menyuarakan solusi konkret dan membangun konsensus dengan pemerintah," tambah Shinta.

Sebagai informasi, APINDO akan menyelenggarakan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-34 pada 4 hingga 6 Agustus 2025 mendatang di Bandung, Jawa Barat, yang mengusung tema "Dengan Semangat Indonesia Incorporated Menuju Indonesia Emas 2045.

Dialog Ekonomi APINDO ini akan mempertemukan pelaku usaha seluruh Indonesia dengan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wijayanto Samirin (Ekonom Senior dan Dewan Pakar APINDO) dan Raden Pardede (Tim Asistensi Menko Perekonomian RI dan Dewan Pakar APINDO.

Melalui Rakerkonas, APINDO ingin memastikan bahwa perumusan arah kebijakan nasional tidak lagi top-down, tetapi berbasis pada realitas pelaku usaha di lapangan. APINDO menegaskan bahwa dunia usaha siap menjadi mitra aktif dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berdaya saing global.

Pada kesempatan itu, Shinta menyoroti data pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I 2025 yang hanya mencapai 4,87%, merupakan sinyal alarm yang tidak bisa diabaikan. Sektor konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 4,89%, memperlihatkan lemahnya daya beli masyarakat.

Di sisi lain, belanja pemerintah justru mengalami kontraksi, menghilangkan stimulus yang selama ini menjadi andalan pemulihan. Di sektor riil, pelaku industri merasakan tekanan yang semakin dalam.

PMI manufaktur yang bertahan di bawah 50 selama tiga bulan berturut-turut mencerminkan kondisi kontraksi yang masih berlangsung, dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang konsisten. Di tengah tekanan domestik, dunia usaha juga menghadapi tantangan eksternal yang tidak kalah berat.

Ketegangan geopolitik global, perang tarif, fluktuasi harga energi, dan kekacauan rantai pasok turut menambah beban. Salah satu tantangan terbesar datang dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang menyasar produk ekspor Indonesia, meningkatkan tekanan terhadap industri padat karya nasional.

Namun, di tengah kompleksitas tantangan tersebut, dunia usaha tetap menunjukkan harapan. Hal ini tercermin dari capaian realisasi investasi pada Triwulan II 2025 yang mencapai Rp 477,7 triliun, meningkat dari Triwulan I sebesar Rp 465,2 triliun.

Secara kumulatif, sepanjang Semester I 2025, total investasi telah mencapai Rp 942,9 triliun atau 49,5% dari target tahun 2025, menciptakan lebih dari 1,2 juta lapangan kerja baru. Sebaran investasi yang relatif merata antara Jawa (49,5%) dan luar Jawa (50,5%) juga menunjukkan bahwa geliat ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

Simak juga Video: Kata Mensos soal 42 Ribu Pekerja Kena PHK Dapat Bansos