.webp)
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia (Kementerian UMKM) melalui Deputi Usaha Mikro Riza Damanik menilai keberlangsungan bisnis platform digital perlu dijaga. Karena itu, penetapan biaya layanan harus dilakukan secara bijak agar pelaku UMKM tetap bisa meraih keuntungan optimal.
"Platform tentu punya kepentingan untuk bisa sustain, tapi pemerintah juga berkepentingan agar UMKM yang memanfaatkan platform digital tetap mendapatkan keuntungan optimal. Dua-duanya harus berjalan," kata Riza dalam keterangannya, Sabtu (9/8/2025).
Hal ini disampaikannya saat konferensi pers ekspansi program Pojok Belajar GoFood di Jakarta, Jumat (8/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Riza mengaku pihaknya sudah berdiskusi dengan sejumlah platform digital untuk mencari titik temu soal besaran biaya layanan ini. Salah satu kolaborasi yang dinilai selaras adalah kemitraan dengan GoFood melalui Pojok Belajar, program pendampingan UMKM kuliner yang kini diperluas dari 8 kota menjadi 24 kota di Indonesia.
Fokus ke Kualitas, Bukan Sekadar Onboarding
Lebih lanjut, Riza menilai strategi pemberdayaan UMKM kini sudah bergeser. Jika beberapa tahun lalu fokus pemerintah adalah mendorong sebanyak mungkin UMKM masuk ke platform digital (onboarding), sekarang arah kebijakannya mulai menitikberatkan pada kualitas.
"Bukan lagi soal kuantitasnya, tapi bagaimana mendorong kualitas UMKM yang sudah onboarding supaya produktivitasnya makin tinggi, pendapatannya semakin baik. Konsentrasi kita sekarang adalah meningkatkan produktivitas yang sudah ada," ucapnya.
Riza mengatakan Program Pojok Belajar GoFood disebut Riza menjadi contoh pendampingan yang memberi dampak nyata. Program ini merupakan bagian dari Komunitas Partner GoFood (KOMPAG), menghadirkan edukasi intensif soal branding, pemasaran, dan pengelolaan keuangan, dengan mentor dari pelaku usaha berprestasi.
Menurut Riza, keberadaan program seperti Pojok Belajar sangat penting untuk menciptakan ekosistem wirausaha yang kuat, pertumbuhan bisnis yang positif, serta transfer ilmu yang merata.
"Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, komunitas, dan antar-UMKM, menjadi modal penting dalam mendorong rasio kewirausahaan nasional menuju target 8% pada 2045," ungkapnya.
Kredit Rp 300 Triliun untuk Dorong Produksi
Kementerian UMKM juga mengandalkan program pembiayaan untuk mendorong UMKM naik kelas. Tahun ini, ada plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 300 triliun, dengan mayoritas target penyaluran ke sektor produksi. Hingga 31 Juli 2025, 60% dari total plafon sudah tersalur ke sektor tersebut.
"Per Juli ini sudah lebih dari 1 juta debitur baru yang mengakses KUR, dan 1 juta lainnya adalah debitur yang graduasi, artinya naik kelas," kata Riza.
Dalam hal ini, naik kelas yang dimaksud adalah peningkatan skala pinjaman, misalnya dari super mikro ke mikro, atau dari mikro ke kecil, yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi.
(akd/akd)
