Warga Kabupaten Pati bergejolak menyuarakan penolakan kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga 250% yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Hal ini ditengarai akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, di mana dana transfer daerah di pangkas hingga 50%.
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menjelaskan kenaikan PBB gila-gilaan berawal dari pemangkasan dana transfer daerah yang dilakukan pemerintah pusat sebesar Rp 50 triliun.
"Ada unsur dari kebijakan pemerintah pusat yang ber-impact terhadap situasi di Pati kemarin," ungkap Eko kepada wartawan di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis kemarin.
"Kenapa? Karena banyak daerah kita itu belum, kapasitas fiskalnya itu belum tinggi. Kapasitas fiskalnya rata-rata malah rendah, artinya mereka sangat bergantung dari kehadiran dana dari pusat ke daerah-daerah," tambahnya.
Kabupaten Pati, kata Eko, termasuk dalam daerah yang belum cukup kuat secara fiskal. Sehingga, pemerintah daerah terkait mengambil jalan pintas untuk menambah penerimaan dengan mengerek besaran PBB secara gila-gilaan kendati dinilai tidak berkelanjutan.
Ia menduga, kenaikan PBB besar-besaran ini juga pasti dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah di wilayah lainnya. Padahal menurutnya, pemerintah daerah perlu menggerakkan aktivitas ekonomi secara masif untuk meningkatkan penerimaan fiskalnya.
"Kepala daerah rupanya memilih short term, cara-cara cepat, PBB rata-rata yang ditarget karena langsung (ke penerimaan) pajak daerah," jelasnya.
Ia menilai, kenaikan PBB yang dilakukan pemerintah daerah tidak disertai kajian yang cermat. Eko menduga, besaran PBB yang dipatok pemerintah daerah didasarkan pada kekurangan dana transfer yang diefisiensikan oleh pemerintah pusat.
"Dugaan saya itu menghitung dari gap yang harus dia dapat, 'uang' sebagai pengganti dari efisiensi yang dilakukan dari berkurangnya transfer dari pusat. Akhirnya, mungkin, kalau disimulasikan 250% (PBB) naik, nutup nih. At least nambah pendapatan dari daerah untuk APBD-nya," pungkasnya.
Lihat juga Video: Update Terkini Rapat Pansus Pemakzulan Bupati Pati
(fdl/fdl)