Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya harga beras dan sulitnya sebagian masyarakat membeli kebutuhan pokok tersebut. Padahal, pemerintah sudah memberikan subsidi agar harganya terjangkau.
"Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu hampir berapa bulan kelapa sawit langka. Juga sungguh aneh kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, waduk, kita subsidi beras tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita," tutur Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, terjadi distorsi dalam sistem ekonomi Indonesia. Prabowo juga menyinggung adanya penyimpangan dalam sistem ekonomi yang sudah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita. Adalah penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan UUD 1945 terutama di pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 telah kita abaikan. Seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini. Saudara-saudara sekalian setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan UUD kita terutama pasal-pasal yang saya sebut pasal-pasal pengaman seperti pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 adalah benteng pertahanan ekonomi kita," jelas Prabowo.
Prabowo mengatakan ada pengusaha yang memanfaatkan perannya untuk memanipulasi kehidupan rakyat.
"Saya ingin bertanya apakah beras itu penting bagi negara atau tidak? Menguasai atau tidak hajat hidup orang banyak? Apakah penggilingan padi itu penting bagi negara? Apakah penggilingan padi itu hajat hidup orang banyak? Tapi ada sementara, tidak semua saya harus fair, ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan model mereka untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat dan ini tidak bisa kita terima.
Lihat juga Video Kapolri Luncurkan Gerakan Pangan Murah, Beras Dijual Rp 11.000/Kg