.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Permasalahan itu mulai dari pemblokiran rekening dormant hingga program Makan bergizi Gratis (MBG).
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya memiliki peran dalam hal pengawasan, untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani urusan rakyat. Selaras dengan hal tersebut, setidaknya ada 10 persoalan yang disebut oleh Puan.
"Pertama, penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Puan, dalam Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, Puan menyoroti tentang rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara. Ketiga, pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR).
"Keempat, evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis," lanjut Puan.
Kelima, tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga (KL) dan di daerah. Keenam, rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial (bansos) dari seumur hidup menjadi 5 tahun.
Ketujuh, perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai bagian kesepakatan tarif dagang. Kedelapan, pelaksanaan Putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP.
Kesembilan, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Lalu terakhir atau yang kesepuluh, terkait pelaksanaan royalti hak cipta lagu.
Menurut Puan, masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR RI, baik melalui pemilihan, aspirasi pengaduan daerah publik, maupun forum-forum resmi yang disediakan oleh DPR.
Sepanjang satu tahun terakhir, DPR RI telah menerima laporan dan pengaduan masyarakat mencapai 5.642 laporan. Secara rata-rata, per hari diperkirakan ada sekitar 15-16 laporan pengaduan yang disampaikan untuk dapat dibantu penyelesaiannya.
Setiap laporan tersebut ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI, dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah secara cepat dan tepat.
"Harapan rakyat jelas, agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera diselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif," kata Puan.
(acd/acd)
