Presiden Prabowo Subianto menegaskan telah memberikan perintah kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk membereskan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia pun mengaku geram karena jumlah komisaris di BUMN banyak.
Dia menyebutkan, aset yang dimiliki bangsa Indonesia di BUMN senilai lebih dari US$ 1.000 triliun. Ia menilai BUMN seharusnya bisa menyumbang pendapatan kepada negara minimal US$ 50 miliar. Dengan begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan defisit.
"Karena itu saya memberi tugas kepada badan pengelola investasi Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi komisarisnya banyak banget," kata dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Saat ini, Prabowo mengatakan telah memotong bangku komisaris di BUMN empat hingga enam orang saja. Ia pun menghapus istilah insentif atau pembagian keuntungan yakni "tantiem" untuk jabatan komisaris di BUMN.
"Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," jelas dia.
(kil/kil)