.webp)
Pemerintah menggelar panen raya dari lahan rampasan di di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Panen yang masuk dalam program 'Jaksa Mandiri Pangan' merupakan sinergi antara Kejaksaan Agung, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero), serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani mengatakan lokasi yang dijadikan sebagai lahan tanam merupakan aset penyitaan perkara tindak pidana korupsi Benny Tjokrosaputro dalam perkara korupsi dana investasi Asabri periode 2012-2019. Adapun luasan aset yang disita di Kabupaten Bekasi ini sekitar 330 hektare yang terdiri dari 414 bidang tanah.
"Dari keseluruhan lahan tersebut yang dijadikan sebagai pilot proyek penanaman padi adalah 4 bidang lahan yang berlokasi di Perum Griya Asri Desa Srimahi dengan luas lahan garapan kurang lebih 7 hektare," kata Reda dalam konferensi pers di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam program tersebut, Kejagung bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, serta PT Pupuk Indonesia. Kementan dalam hal ini menyediakan bibit serta alsintan kepada petani setempat yang menggarap. Sementara, Pupuk Indonesia menyediakan pupuk subsidi serta Perum Bulog membeli hasil gabah kering panen petani.
Ada beberapa varietas padi yang ditanami, seperti Cakrabuana dan Inpari. Reda menerangkan varietas Cakrabuana yang masa panennya lebih cepat ini menghasilkan potensi panen sebesar 7-8 ton per hektar.
"Di mana varietas Cakrabuana ini berpotensi menghasilkan panen 7-8 ton per hektare atau sebanyak 32 ton. Artinya 2 kali lipat dari panen yang biasanya hanya bisa menghasilkan kurang lebih 3,5 ton per hektare atau sebanyak 14 ton," tambah dia.
Reda menyebut Bulog akan membeli hasil panen petani kurang lebih 65 ton atau senilai Rp364 juta dengan harga pembelian Rp 6.500/kg.
"Dapat dibayangkan jika dari 330 hektare aset di Kabupaten Bekasi ini semua ditanami padi, maka potensi hasil panen bisa mencapai 2.640 ton gabah atau senilai Rp 17,16 miliar per 3 bulan atau sebesar Rp 51,48 miliar per tahun," terangnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai peran Kejaksaan dalam ketahanan pangan berdampak luar biasa hingga ke pelosok daerah.
"Karena kalau Pak Kajati sudah mengatakan, tolong percepat tendernya, itu jalan. Karena kalau kami perintah, nanti diperiksa ini, macam-macam alasannya. Itu satu, percepatan, ada percepatan," ujar Amran.
Simak juga Video: Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 T Buat Cetak Sawah-Program Susu Gratis
