Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadikan 330 hektare (ha) lahan sitaan negara dari kasus korupsi Benny Tjokrosaputro untuk dijadikan sawah. Diperkirakan hasil panen dari lahan sitaan tersebut mencapai 2.640 ton gabah.
Ini merupakan proyek percontohan (pilot project) dari program Jaksa Mandiri Pangan. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani mengatakan luasan sitaan aset kasus korupsi Asabari periode 2012-2019 sekitar 330 ha yang terdiri dari 414 bidang tanah.
"Dari keseluruhan lahan tersebut yang dijadikan sebagai pilot proyek penanaman padi adalah 4 bidang lahan yang berlokasi di Perum Griya Asri Desa Srimahi dengan luas lahan garapan kurang lebih 7 hektare," kata Reda dalam konferensi pers di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam program tersebut, Kejagung bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, serta PT Pupuk Indonesia. Kementan menyediakan bibit serta alsintan kepada petani setempat yang menggarap. Sementara, Pupuk Indonesia menyediakan pupuk subsidi serta Perum Bulog membeli hasil gabah kering panen petani.
Ada beberapa varietas padi yang ditanam, seperti Cakrabuana dan Inpari. Reda menerangkan varietas Cakrabuana yang masa panennya lebih cepat ini menghasilkan potensi panen sebesar 7-8 ton per hektar. Sementara, varietas lainnya belum memasuki masa panen.
"Di mana varietas Cakrabuana ini berpotensi menghasilkan panen 7-8 ton per hektare atau sebanyak 32 ton. Artinya 2 kali lipat dari panen yang biasanya hanya bisa menghasilkan kurang lebih 3,5 ton per hektar atau sebanyak 14 ton," tambah dia.
Bulog Beli Hasil Panen
Panen Jaksa Mandiri Pangan/Foto: Retno Ayuningrum/detikcom
|
"Dapat dibayangkan jika dari 330 hektare aset di Kabupaten Bekasi ini semua ditanami padi, maka potensi hasil panen bisa mencapai 2.640 ton gabah atau senilai Rp 17,16 miliar per 3 bulan atau sebesar Rp 51,48 miliar per tahun," terangnya.
Lahan sitaan negara itu hanya sementara dijadikan sawah. Lahan itu akan tetap dijadikan sawah hingga laku dilelang. Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan pihaknya mengutamakan lahan tersebut dilelang karena dapat berkontribusi ke keuangan negara.
"Kami menggunakan tanah sitaan yang belum teralisasi pelelangan karena kami akan tetap mengutamakan tanah itu dilelang karena akan menghasilkan keuangan negara," tutur Burhanuddin.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai peran Kejaksaan dalam ketahanan pangan berdampak luar biasa hingga ke pelosok daerah.
"Karena kalau Pak Kajati sudah mengatakan, tolong percepat tendernya, itu jalan. Karena kalau kami perintah, nanti diperiksa ini, macam-macam alasannya. Itu satu, percepatan, ada percepatan," ujar Amran.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal langsung memerintahkan pimpinan wilayah (Pimwil) Bulog Jawa Barat untuk langsung menyerap hasil panen di Bekasi.
"Ini akan pasti kami langsung serap. Nanti saya perintahkan kepada Pimwil Jabar untuk langsung menyerap. Kemudian nanti dipindah lanjutnya untuk lahan-lahan yang sisanya, yang 330 hektare yang lain," ujar Rizal.