Penjaminan Aset PLN untuk Proyek 10 Ribu MW Direstui

Jakarta - Pemerintah merestui rencana Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menjaminkan aset-asetnya guna mendapatkan pinjaman dari bank dalam membiayai proyek listrik 10 ribu MW. Penjaminan itu dilakukan jika pendanaan yang diharapkan dari Cina batal didapatkan. Hal ini diungkapkan oleh Meneg BUMN Sofyan Djalil usai Rapat Koordinasi para menteri dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Menteri Keuangan, Gedung Dhanapala, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis malam (19/7/2007). "Sekarang ini (penjaminan aset) justru itu yang paling kita inginkan sebenarnya, kalau bisa mereka tanpa terus-terusan memakai jaminan dari pemerintah, itu yang menjadi alasan kenapa Depkeu atau Menteri Keuangan lama sekali memberikan itu (jaminan)," ujarnya. Sofyan mengatakan bahwa selama ini memang pemerintah ingin agar PLN bisa menjaminkan asetnya untuk mendapatkan pinjaman tanpa ada lagi jaminan dari pemerintah. "Tapi ternyata selama ini tidak jalan kan," tambahnya. Meskipun begitu, Sofyan mengatakan kalau selama ini pembiayaan untuk listrik 10 ribu MW, PLN telah mendapatkan penjaminan dari pemerintah untuk proyek tersebut. "Dengan dijamin oleh pemerintah, tidak ada masalah lagi sebenarnya. Artinya ini akhirnya pembiayaan PLN itu praktis dijamin oleh pemerintah. Sekarang ini bagaimana kita bisa mendapatkan pembiayaan yg murah dan kompetitif, itu saja menurut saya," jelasnya. Sofyan juga menjelaskan, meskipun jumlah utang PLN cukup besar namun pemerintah mengizinkan PLN untuk mencari pinjaman utang lagi. "Untuk beberapa kepentingan, kan ini yang dijamin cuma untuk yang 10 ribu MW, kalau yang lain tentu mereka masih punya kebutuhan-kebutuhan yang lain," jelasnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa proyek listrik 10 ribu MW ini merupakan prioritas nasional. "Jadi pemerintah akan melihat semua aspek dari sisi pembiayaan, kita akan melihat berbagai resiko yang mungkin perlu untuk ditangani pemerintah," katanya. "Kalau misalkan dibutuhkan penjaminan yang sifatnya komperehensif maka pemerintah akan meminta PLN untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang sifatnya murah. Sesuai dengan apa yang didapatkan saat ini melalui mekanisme pemerintah yaitu melalui pinjaman pemerintah secara umum," tuturnya. (dnl/ir)