.webp)
Pengusaha mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau lapangan kerja di luar negeri. Hal ini dipandang bisa menjadi salah satu solusi dari kondisi membludaknya pencari kerja di Tanah Air.
Chief Executive Officer (CEO), Indonesia Business Council (IBC) Sofyan Djalil menilai, lapangan pekerjaan di luar negeri bisa dimanfaatkan sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pekerja Indonesia. Namun menurutnya, pekerja migran Indonesia terbilang relatif masih sedikit dibandingkan dengan negara lain.
Dikutip dari data IBC, Jepang diperkirakan membuka pintu untuk pekerja migran sebanyak 820.000 pada 2029, di mana Indonesia hanya mengambil porsi 12%, sementara pekerja asal Vietnam 59%. Selaras dengan hal ini, pihaknya melakukan studi lanjutan untuk melihat penyebab masih sedikitnya pekerja migran RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini harus kerja sama dengan pemerintah, kemudian meng-advise bagaimana terobosan dan lain-lain, sehingga kita harapkan nanti angka migran Indonesia bisa cepat meningkat. Karena kendala-kendala yang selama ini ada itu sudah mulai di streamline. Best practice yang berada di swasta bisa di-incorporate dalam kebijakan pemerintah," kata Sofyan, dalam Press Conference Kick-Off Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Menurut Sofyan, selama ini banyak aturan yang tidak sesuai dengan tujuan awal sehingga penting untuk dicermati dalam hal tersebut dan membuat aturan yang fit for purpose. Berikutnya, perlu dibangun ekosistem untuk pekerja migran.
"Ekosistem yang berkembang itu begitu besar, dari mulai di daerah, sampai dengan placement, dan kemudian post placement. IBC ikut berkontribusi, bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perlindungan Tenaga Migran, kita terlibat bekerja bersama melalui IBC In Action," ujranya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menilai, Indonesia harus sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut momentum bonus demografi. Pemerintah perlu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, di mana faktor skill menjadi salah satu penentunya.
Dengan SDM yang berkualitas dan punya skill yang mumpuni, menurutnya memungkinkan untuk membuka peluang agar masyarakat bisa mengakses pekerjaan dari luar negeri, yakni sebagai pekerja migran.
"Sekarang ada bonus demografi, tiba-tiba generasi muda yang banyak. Nah mismatchnya, faktornya dari skill ini, mau tidak mau, kita harus menyiapkan lapangan pekerjaan di luar, yang tadi dikatakan sebagai, migrant workers," ujar Arsjad.
Simak juga Video: Menaker Sebut Koperasi Merah Putih Mampu Ciptakan Lapangan Kerja
