Dear Pemerintah, Ricuh Demo Bisa Hancurkan Citra RI di Mata Investor

Dear Pemerintah, Ricuh Demo Bisa Hancurkan Citra RI di Mata Investor

Aulia Damayanti - detikFinance
Jumat, 29 Agu 2025 12:42 WIB
Aksi demo 28 Agustus berujung ricuh. Bentrokan juga pecah di Underpass Slipi, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom
Jakarta -

Demo buruh hingga mahasiswa yang terjadi kemarin, Kamis (28/8), berujung ricuh hingga malam tadi. Kondisi semakin tegang setelah seorang pengemudi ojek online (ojol) tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda Brimob Polda Metro Jaya tepat di depan Rumah Susun Bendungan Hilir.

Ketegangan berlanjut dari semalam hingga hari ini. Massa dari ojek online sempat ricuh di depan gedung Mako Brimob Kwitang. Mereka memprotes atas apa yang dilakukan pengendara dari kendaraan taktis (rantis) hingga membuat salah satu ojol meninggal dunia.

Melihat situasi tersebut, ekonom memandang kericuhan atas protes kebijakan dari pemerintah ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi hingga kepercayaan investor. Jika respons pemerintah tidak bijak akan protes ini, investor asing diprediksi bisa kabur dari Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudut pandang saya terhadap dampak ekonomi ini menurut saya memang akan mempengaruhi citra penegakan hukum yang berhubungan dengan iklim bisnis dan juga berusaha dan investasi di Indonesia tentu saja," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal kepada detikcom, Jumat (28/8/2025).

Faisal mengungkap dalam World Competitiveness Index (WCI), yang dikeluarkan oleh World Economic Forum saja, posisi Indonesia telah turun. WCI merupakan hasil analisis mengukur produktivitas dan daya saing suatu negara di tingkat global.

ADVERTISEMENT

Indikator utama yang mempengaruhi penurunan tersebut adalah government effectiveness atau efektivitas pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat baik dari sisi pelayanan publik hingga pengusaha.

Jika mengalami penurunan, artinya investor luar akan semakin meragukan keefektifan dari kebijakan pemerintah di lingkungan dunia usaha. Untuk itu pemerintah diminta bijak dalam merespon aksi yang terjadi dua hari ini.

"Sebetulnya itu kan sudah menunjukkan bagaimana sebetulnya perspektif daripada investor khususnya kalau dalam World Competitiveness Index itu adalah investor luar terhadap keefektifan ke pemerintah, termasuk menurut saya efektivitas dari sisi kebijakan," terangnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menekankan kepada pemerintah bahwa aksi demo yang berlangsung adalah bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat menengah ke bawah.

"Mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR hingga kenaikan program prioritas Prabowo tanpa memperhatikan masyarakat kelas bawah, sehingga muncul aksi dan demo menuntut perbaikan secara menyeluruh terkait tatanan bernegara," ungkapnya.

Ketegangan dari masyarakat dua hari ini juga akan menjadi sentimen negatif bagi investor. Ia menyebut dampak buruknya akan banyak aliran dana investor yang keluar dari Indonesia.

"Kejadian dalam dua hari ini sebagai sentimen negatif yang akan menyebabkan capital outflow. Bahkan investor ritel juga akan melakukan tindakan serupa. Ketidakstabilan politik akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi usaha Indonesia. IHSG pasti akan memerah," ucapnya.

Kemudian, Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah meminta agar pemerintah bisa merespon dengan bijak di tengah situasi saat ini. Jika tidak, maka dampaknya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hingga penurunan investasi.

"Kalau berkepanjangan.. dampak negatifnya adalah kepercayaan investor akan turun, investasi turun, target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, pengangguran dan kemiskinan berpotensi naik," pungkasnya.

Simak juga Video: Apakah Investor - Investor Mengambil Ancang Ancang Untuk Kabur?

Saksikan juga Blak-blakan: Zulhas Bicara Percepatan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air

(ada/fdl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads