Jakarta dikepung aksi demo sejak Kamis (28/8/2025). Demonstrasi yang awalnya berlangsung kondusif di depan Gedung DPR beralih menjadi aksi massa ricuh di sejumlah titik di sekitar kawasan Senayan hingga pejompongan, Jakarta.
Aksi massa makin merebak dan memanas pada Jumat (29/8) setelah seorang driver ojek online (ojol) ditabrak dan dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob, Kamis malam.
Kondisi ini bisa berdampak pada roda perekonomian di Jakarta, bahkan dikhawatirkan kerusuhan Mei 1998 terulang kembali.
Merespons situasi terkini, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara menilai situasi saat ini mengarah ke pra-krisis ekonomi jika pemerintah tak merespons tuntutan publik.
"Situasi saat ini sudah mengarah ke pra krisis ekonomi jika pemerintah tidak segera merespon tuntutan publik. Bahkan lebih parah dibanding 1998 karena kurvanya berbentuk huruf L di mana pelemahan terus terjadi di semua sektor dan peluang rebound cukup lama," ujar Bhima kepada detikcom, Jumat (29/8/2025).
Oleh karena itu, pemerintah harusnya segera bentuk tim independen untuk penuhi tuntutan masyarakat. Pertama, soal reformasi pajak yang dirasa tidak adil karena besarnya beban yang dirasakan kelompok menengah ke bawah.
Lalu, PPN harusnya sudah diturunkan jadi 8% agar daya beli tidak semakin merosot. Segera dorong pembahasan Pajak Kekayaan atau wealth tax, tutup kebocoran pajak industri ekstraktif bukan malah mengejar warung eceran.
Kedua, bentuk komite remunerasi gaji dan tunjangan pejabat tinggi. Gaji DPR yang tidak bayar pajak penghasilan, sampai tunjangan yang berlebihan harus dihentikan. Komite remunerasi nantinya diisi pihak independen.
Ketiga, reshuffle kabinet khususnya tim ekonomi yang tidak punya senses of crisis. Keempat, rombak total Rancangan APBN 2026, hentikan efisiensi anggaran daerah dan pangkas alokasi anggaran pertahanan keamanan.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai dampak demonstrasi bagi Jakarta dan Indonesia tergantung dari sikap Pemerintah dan DPR. Jika Pemerintah dan DPR arogan maka kondisinya akan semakin memburuk.
"Dampak bagi Jakarta dan Indonesia, tergantung respons Pemerintah dan DPR. Jika mereka mau mendengar tuntutan rakyat, minta maaf secara tulus, dan berkomitmen memperbaiki hal-hal yang masih kurang secara konkrit, maka konflik akan segera menyurut, dan ekonomi tidak terlalu terpengaruh," jelas Wijayanto.
"Tetapi, sebaliknya, jika tetap arogan, gemar memamerkan kekayaan, merasa paling benar, fokus pada program menara gading yang tidak menjawab kebutuhan rakyat, maka disconnect dengan rakyat dan realita akan tetap lebar, dan kondisi makin buruk," tambah dia.
Namun, Wijayanto menilai kondisi ini masih jauh dibandingkan krisis tahun 1998. Meski begitu tetap ada konsekuensi yang berdampak pada perekonomian.
"Saya yakin ini jauh dari level krisis 1998, kendatipun demikian akan menimbulkan gangguan yang serius bagi ekonomi," tuturnya.
Dalam hal ini, pemerintah dan DPR perlu merespons serius dalam meracik kebijakannya. Ia lalu menyinggung soal permainan statistik yang harus dihentikan serta menyarankan reshuffle terhadap sosok-sosok yang dinilai tidak kompeten.
"Mengubah kebijakan terkait tunjangan yang berlebih, menghentikan kebiasaan mempermainkan statistik, mengganti sosok-sosok yang menjadi sumber permasalahan, dan menjadikan kesederhanaan sebagai pola hidup. Saat ini para elit gemar memamerkan harta, disaat kehidupan rakyat sedang tertatih-tatih," tutup Wijayanto.
(ily/hns)