Kerusuhan Itu Mahal Banget, Berapa Uang yang Melayang?

Aksi demonstrasi yang berakhir ricuh di sejumlah daerah menimbulkan kerugian besar bagi negara. Jika digabung, nilai kerugiannya bisa mencapai ratusan miliar rupiah hanya dari kerusakan fasilitas umum, belum termasuk dampak ekonomi lainnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menegaskan, dampak buruk dari kerusuhan pada akhirnya akan dirasakan masyarakat sendiri.

Kerusakan fasilitas umum hingga kantor pemerintahan menjadi dampak yang paling terlihat. Padahal, fasilitas ini dibangun menggunakan uang pemerintah, baik dari APBN maupun APBD, yang sebagian besar dananya berasal dari pajak rakyat.

"Ya kan harus ada perbaikan yang dananya harus ditampung lagi oleh pemerintah dan itu dari pajak rakyat juga. Barang-barang itu punya pemerintah dan itu berasal dari pajak, jadi masyarakat juga yang nanggung," kata Tauhid kepada detikcom, Selasa (2/9/2025).

Selain biaya perbaikan yang bersumber dari uang rakyat, kerusuhan juga berdampak pada pelayanan publik. Proses pengurusan dokumen hingga permintaan surat resmi bisa terganggu.

"Pelayanan publik jadi terganggu, tidak terlayani dengan baik. Misalnya untuk kerja atau kantor butuh surat-surat dari kepolisian seperti surat kelakuan baik. Kalau kantor terbakar dan arsip rusak, gimana bisa dilayani dengan baik. Masyarakat juga yang kena kan," jelasnya.

Menurut Tauhid, kerugian terbesar akan dirasakan jika kerusakan terjadi pada benda bersejarah seperti yang terjadi di Kediri. Benda peninggalan ini bukan hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang tak ternilai.

"Tapi yang berat adalah kalau yang rusak itu adalah barang-barang sejarah, yang dijarah oleh kriminal pada saat itu. Saya kira besar kerugiannya, seperti yang terjadi di Kediri atau tempat lain. Itu yang harusnya dikembalikan," tegasnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mencatat kerugian di Jakarta akibat demo mencapai Rp 50,4 miliar. Angka ini mencakup kerusakan fasilitas umum seperti MRT dan TransJakarta.

Mengutip paparan Mendagri Tito Karnavian, kerusakan terjadi pada 22 halte, terdiri dari halte TransJakarta dengan kerugian Rp 41,6 miliar, fasilitas MRT Jakarta Rp 3,3 miliar, serta kerugian Rp 5,5 miliar untuk CCTV.

Tak hanya Jakarta, kerusuhan juga merusak fasilitas di berbagai daerah. Sejak 25 Agustus 2025, tercatat 107 titik aksi di 32 provinsi. Sebagian berakhir rusuh dan menimbulkan kerusakan pada fasilitas publik, gedung pemerintahan, DPRD, hingga kantor Polda.

"Kami mencatat bahwa 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus, yang merah aksi berlanjut rusuh, yang kuning berlangsung relatif kondusif yaitu Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Yang kami catat berakhir ada kerusuhan, perusakan, pembakaran," kata Tito dalam rapat inflasi daerah di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Di Solo, nilai kerugian akibat aksi demo ricuh mencapai Rp 13,8 miliar. Angka ini meliputi fasilitas umum, fasilitas sosial, dan CCTV.

"Kemarin data dari Pak Sekda sekitar hampir ya kurang lebih dari seluruhnya ya, CCTV, fasum, fasos, dan lain-lain sekiranya baru estimasi awal itu sekitar Rp 13,8 miliar," kata Wali Kota Solo Respati Ardi, Senin (1/9/2025).

Sementara di Pekalongan, kerusakan akibat demo ricuh di kantor Sekretariat Daerah (Setda) yang terjadi Sabtu (30/8) diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Pemkot masih menghitung kerusakan lebih detail.

"Laporan dari masing-masing dinas dan bagian sudah masuk, kalau dihitung-hitung sekitar Rp 100 miliar, bisa kurang bisa lebih. Bahkan ada potensi bertambah," jelas Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid.

Simak juga Video 'Minta Pejabat Tak Berpesta, Mendagri: Nanti Bisa Digoreng':