Kadin Mau Ikut Biayai Kopdes Merah Putih, Tunggu Aturan Pemerintah

Kadin Mau Ikut Biayai Kopdes Merah Putih, Tunggu Aturan Pemerintah

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Kamis, 04 Sep 2025 20:00 WIB
Anindya Bakrie jadi Ketum PB Akuatik Indonesia 2025-2029.
Foto: Foto: ADRI IRIANTO
Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan keinginannya untuk terlibat dalam salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, termasuk dalam skema pembiayaan modal usaha kopdes dari pihak swasta.

"Kadin itu di undang-undang mengatakan selain BUMN, swasta, tapi juga masuk kepada koperasi dan UMKM. Nah, koperasi ini menjadi suatu perhatian kami. Kami sudah rakornas koperasi sekitar sebulan yang lalu, kami menyiapkan suatu skema yang bisa mendukung Koperasi Desa Merah Putih, tapi untuk bagian pembiayaannya," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, kepada wartawan usai acara Luncheon & Discussion di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025).

Meski begitu, Anindya menegaskan pihaknya masih menunggu aturan terkait dari pemerintah agar perusahaan swasta bisa ikut terlibat dalam pembiayaan modal usaha kopdes. Sebab menurutnya, program unggulan Prabowo yang satu ini merupakan peluang kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu kami menunggu kebijakannya seperti apa. Tapi secara umum 80 ribu koperasi desa, kalau misalnya dilaksanakan dengan baik, dan model bisnisnya jalan, itu bisa menggerakkan ekonomi," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Sebagai informasi, sebelumnya Anindya juga sempat menyampaikan program ini merupakan salah satu peluang bagi pengusaha untuk berkolaborasi, khususnya perwakilan Kadin daerah yang tersebar di berbagai provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih akan menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi di desa. Kopdes dapat membuka rantai pasok (supply chain) di pedesaan, bahkan dalam jangka panjang bisa membantu menekan impor.

Selain itu, peran kopdes dalam mendukung perekonomian desa sama pentingnya dengan mega program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun Kadin sendiri turut berkontribusi membangun setidaknya 270 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.

"Kadin ini menggerakkan juga perekonomian daerah. Dan yang menarik ialah turunannya itu kan banyak. Kalau mau memberikan suatu manfaat kepada 80 juta anak, ya 80 juta telur, 80 juta susu, butuh banyak protein lainnya, dan lain-lain, dan juga sayur-sayuran," kata Anindya dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di The Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (20/8/2025).

(igo/fdl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads