Pemerintah Angkat Tangan Soal Batubara PLTU Suralaya

Jakarta - Pemerintah mengaku angkat tangan soal gagalnya PLTU Suralaya mendapatkan pasokan batubara melalui mekanisme tender. PLN diminta menyelesaikan sendiri masalah itu. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono menyatakan bahwa masalah tersebut harus ditangani secara korporat. PLN harus bisa mengatasinya sendiri tanpa bantuan pemerintah. "Ini urusan korporat, tidak perlu bantuan pemerintah," katanya ketika dihubungi wartawan, Jumat (27/7/2007). Sebelumnya GM PLTU Suralaya Bambang Susianto mengeluhkan tingginya harga yang ditawarkan peserta pemilihan pasokan batubara. Bahkan tidak satu pun dari 49 peserta yang mampu memenuhi Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga terendah yang ditawarkan peserta adalah Rp 424 ribu per ton. Sedangkan HPS PLTU Suralaya adalah Rp 384 ribu per ton. Karenanya, Bambang meminta agar pemerintah membantu sehingga PLN sebagai pemilik PLTU Suralaya dapat memenuhi harga yang ditawarkan peserta. Namun Purwono beranggapan, harga batubara saat ini sudah dilepas ke pasar. Sehingga tidak ada campur tangan pemerintah yang mengatur. "Karena batubara sudah market mechanism," ujarnya. Sebenarnya PLTU Suralaya sudah menggelar dua kali tender pasokan batubara, namun gagal karena hanya ada dua peminat yaitu Kideco dan Berrau. Menanggapi ini, Purwono menyatakan, harusnya PLN mengevaluasi diri mengapa tendernya sepi peminat. "PLN harus evaluasi, kenapa supplier batubara enggan ikut tender di PLN," tegasnya. PLTU Suralaya mencari pasokan tambahan batubara dengan kalori 5.100. Pasokan ini harus segera dipastikan setidaknya bulan Oktober 2007, karena cadangan yang ada diperkirakan hanya bertahan sampai Januari 2008. (lih/qom)