Kemenkeu Minta Anggaran 2026 Rp 52 T, DPR Sentil Utang Menggunung & Harta Pegawai Pajak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 52.016.000.000.000 untuk operasional 2026 dalam dengar pendapat Eselon I dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (11/9). Sejumlah Eselon I secara rinci memaparkan rencana belanja direktorat, badan, maupun lembaga Kemenkeu yang mereka kepalai.

Secara umum, anggota Komisi XI DPR RI menyambut baik paparan ini. Terlebih mengingat usulan pagu anggaran tersebut sudah disampaikan dalam rapat-rapat sebelumnya, terutama saat Kemenkeu masih dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati.

Belum lagi, pagu anggaran yang disampaikan oleh para Eselon I ini diklaim tidak mengalami perubahan dari rapat-rapat sebelumnya. Sehingga para anggota legislatif hanya meninjau singkat rencana belanja yang disampaikan sembari memberikan sedikit pesan.

Misalnya, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyoroti sejumlah direktorat jenderal dan badan/lembaga di bawah Kemenkeu yang menyampaikan paparan usulan anggaran di 2026 mendatang.

Salah satunya, ia menyoroti Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, yang meliputi pinjaman atau utang negara. Menurutnya, jangan sampai beban utang negara saat ini melebihi batas maksimum yang sudah ditetapkan.

"Kita tahu bahwa tugas dari PPR adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan APBN dengan risiko kenaikan utang. Kemarin sudah dipaparkan oleh Menteri juga bahwa batas maksimum 39,96% dari PDB, ini yang perlu dijaga," paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI di Gedung DPR RI, Kamis (11/9/2025).

"Kemudian untuk Irjen ini kalau di Polisi seperti Provos kelihatannya, tentu kalau Provos tugas utamanya mencegah perilaku-perilaku menyimpang secara internal. Jangan sampai kejadian berulang pegawai pajak yang punya harta luar biasa fantastis. Ini rasanya tugas Irjen sebelum ditangani oleh penegak hukum dari awal sudah diawasi dengan benar, termasuk verifikasi LHKPN," sambung Harris.

Selain itu, dirinya juga meminta sejumlah badan dan lembaga di bawah Kemenkeu yang hadir untuk menjalankan berbagai program strategis dengan baik. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu.

"Mengenai BPPK, anggarannya Rp 372,18 miliar (termasuk anggaran STAN). Rasanya penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan ini strategis sekali posisinya. Tentu kurikulumnya harus lebih update dengan kondisi fiskal global," terangnya.

Lebih lanjut, ada juga Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, yang secara khusus menyoroti badan baru di bawah Kemenkeu yakni Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTIIK).

Menurutnya, walaupun tugas dan kerja BaTIIK ini lebih banyak sebagai support terhadap direktorat jenderal dan badan/lembaga lain di Kemenkeu, namun karena mereka juga memiliki fungsi intelijen, badan ini memiliki posisi sangat penting dan strategis terhadap kondisi keuangan negara ke depan. Dengan tugas sepenting itu, bahkan Galih mempertanyakan apakah anggaran sebesar Rp 1,54 triliun cukup.

"Di dunia seperti ini, dengan ketidakpastian di global market, banyaknya serangan siber, eco-hacker sekarang ya, peran bapak jadi sangat penting. Tentunya saya atau kami InsyaAllah dapat menyetujui semua anggaran yang bapak-bapak ajukan, khususnya dengan KPI yang tadi sudah kita dengar."

"Tapi saya ingin bapak tidak ada tumpang tindih dengan yang lain. Malah pertanyaan saya, anggaran segitu cukup nggak? Karena menurut saya posisi bapak paling penting di seluruh bagian support dari ke-dirjen-an di depan kita ini," ucap Galih.

Selain itu, Galih juga meminta agar badan baru di bawah Kemenkeu ini dapat bekerja bersama seluruh direktorat jenderal lain, dan secara khusus membantu tugas Menkeu baru pengganti Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa.

"Jadi saya bukan mau komentar, tapi ingin menekankan semoga bapak dapat membantu Menteri baru dalam menjalankan tugas yang sangat penting ini. Ini kan back-to-back yang paling penting dengan Pak Irjen. Semoga bisa menjalankan tugas dengan baik dan membantu seluruh ke-dirjen-an yang ada di Kemenkeu, khususnya Menteri baru," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Imron Amin, mengatakan secara umum dirinya sangat mendukung berbagai program pemerintah saat ini, termasuk program-program Kementerian Keuangan pada 2026 mendatang.

Namun menurutnya, banyak direktorat jenderal, badan, dan lembaga di bawah Kemenkeu yang menganggarkan program penguatan integritas dan sumber daya manusia. Menurutnya, akan lebih baik jika seluruh program ini dilakukan oleh satu badan seperti Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) atau Politeknik STAN. Sehingga setiap program penguatan integritas dan SDM tidak saling tumpang tindih antar-Ditjen.

"Ketika mendapat beasiswa dari LPDP, alangkah baiknya mungkin mereka bisa ditarik atau dipekerjakan. Karena di sini memang program pemerintah untuk membangun bangsa ini. Jadi daripada banyak keraguan dari mereka ketika lulus LPDP mau ke mana," ucapnya.

Simak juga Video: Menkeu Purbaya Usul Anggaran Kemenkeu Rp 52,016 T di 2026