.webp)
Serikat pekerja, guru, masinis kereta, staf rumah sakit, hingga apoteker di Prancis melakukan mogok kerja massal hari ini. Aksi ini sebagai bentuk protes karena pemerintah Prancis berencana memangkas anggaran.
Melansir Reuters, Jumat (18/9/2025) serikat pekerja menolak rencana pemerintah untuk memotong anggaran belanja publik yang dinilai tidak adil. Sebaliknya, mereka menuntut agar anggaran lebih besar dikeluarkan untuk layanan publik, pajak lebih tinggi ke orang kaya, serta pembatalan perubahan dana pensiun negara.
Aksi ini menjadi tekanan bagi Presiden Emmanuel Macron dan Perdana Menteri (PM) Sebastien Lecornu yang baru dilantik. Prancis berada di bawah tekanan untuk memperbaiki defisit anggaran, di mana tahun lalu hampir dua kali lipat dari batas Uni Eropa (UE) sebesar 3% serta utang yang setara dengan 114% Produk Domestik Bruto (PDB).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eks PM Prancis sebelumnya, Francois Bayrou, dilengserkan oleh parlemen pekan lalu karena berencana pangkas anggaran sebesar 44 miliar euro. Lecornu enggan berbicara banyak mengenai rencana Bayrou. Namun, ia telah bersedia untuk diskusi terkait rencana tersebut.
"Saya di sini untuk membela layanan publik, khususnya, menuntut agar uang rakyat dikembalikan ke layanan publik daripada diberikan ke perusahaan besar atau dalam bentuk hadiah pajak kepada orang-orang super kaya," kata Gaetan Legay, seorang guru berusia 33 tahun pada saat demonstrasi.
Berdasarkan sumber Kementerian Dalam Negeri, diperkirakan sebanyak 800 ribu orang ikut serta dalam aksi ini. Imbas dari aksi ini, setidaknya operasional kereta api regional terdampak. Namun, sebagian besar kereta cepat TGV tetap beroperasi.
(acd/acd)
