Bakal Ada Peraturan Presiden soal Tata Kelola MBG, Ini Bocorannya

Pemerintah tengah menggodok aturan tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan aturan yang berupa Peraturan Presiden (Perpres) ini akan segera terbit.

Dadan mengatakan aturan ini akan mengatur fungsi serta tugas masing-masing instansi pemerintah dalam pelaksanaan MBG, termasuk pemerintah daerah (Pemda).

"Saya kira Perpres Tata Kelola minggu ini kelihatannya sudah akan selesai. Di dalam Perpres Tata Kelola itu diatur peran fungsi, tugas masing-masing instansi, kementerian, termasuk Pemda (Pemerintah Daerah)," kata Dadan saat dijumpai di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025) malam.

Dadan menerangkan Badan Gizi Nasional (BGN) akan bertugas sebagai penyelenggara. Sedangkan untuk pengawasan program tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Kemudian Pemda akan menyiapkan infrastruktur, pembina peternak, petani, nelayan wilayah masing-masing. Sementara Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan ditugaskan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan sebagai bahan baku menu MBG.

"Kemudian penyaluran kepada ibu hamil dan menyusui nanti bersama-sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga," imbuh Dadan.

Dadan menerangkan dengan diterbitkannya aturan ini, instansi pemerintah tidak lagi khawatir tentang peran serta fungsi dalam program tersebut.

"Jadi seluruhnya sudah ada di dalam Perpres tersebut dan dengan adanya Perpres itu masing-masing pihak tidak akan lagi gamang, karena sudah ada perannya masing-masing dan seluruhnya akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi," tambah Dadan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan aturan terkait penyelenggaraan tata kelola MBG terbit pada pekan ini. Zulhas mengatakan aturan tersebut nanti berupa Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden. Saat ini Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tengah menyempurnakan aturan tersebut.

"Tentu nanti juga penyelenggaraan tata kelola yang sedang sekarang disempurnakan di (Kementerian) Setneg," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).