JK Minta Buruh Kurangi Radikalisme

Jakarta - Aksi buruh yang terlalu radikal dalam menyuarakan aksinya membuat investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia jadi kabur. Wapres Jusuf Kalla meminta para buruh mengurangi radikalisme.Hal tersebut disampaikan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sjukur Sarto usai beraudiensi dengan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (9/8/2007)."Tadi kami diberi arahan bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis dengan perusahaan, mengurangi radikalisme tenaga kerja," ujarnya.Sjukur pun menyampaikan kepada Wapres bahwa radikalisme itu muncul karena perlindungan terhadap tenaga kerja sangat lemah."Radikalisme itu mucul karena pengawasan tenaga kerja yang lemah dari pusat ke daerah, radikalisme itu muncul karena pekerja itu takut di-PHK, mereka takut di-PHK karena perlindungan hukum lemah, karena itu kamu harap ada benang antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat," ujarnya.Sjukur mengaku bisa menerima salah satu poin krusial dalam RPP Pesangon yang kini tengah dibahas yakni mengenai besaran jaminan cadangan pesangon ditetapkan sebanyak 5 kali dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP)."Beliau menyampaikan bahwa PTKP itu bukan jumlah pesangon yang harus dibayarkan itu jumlah yang harus diasuransikan, jadi pengusaha itu wajib mengasuransikan 5 kali PTKP, sisanya itu menjadi tanggung jawab pengusaha," ujarnya.Sebelumnya KSPSI menolak klausul itu karena menilai itu adalah jumlah maksimum yang akan dibayar oleh pengusaha."Namun ternyata tidak seperti itu, kami keberatan kalau ada maksimum 5 kali PTKP, karena itu sudah melanggar UU, karena karakter perlindungan tidak boleh maksimum tapi minimum," ujarnya.Sjukur juga menuturkan KSPSI akan menggelar Kongres VII yang akan diselenggarakan pada tanggal 24-26 Agustus di Hotel Cempaka. "Beliau (Wapres) akan hadir," ujarnya. (ddn/ir)