ASN Diwajibkan Punya Gebrakan Inovatif Dalam Melayani Masyarakat

Aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat diminta untuk memperkuat kapasitas dan bisa membantu percepatan penurunan angka kemiskinan melalui pendekatan kolaboratif, inovatif dan berdampak nyata untuk masyarakat.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengungkapkan hal ini penting dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah.

Menurut dia dibutuhkan kerja gotong royong dengan melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat untuk membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat yang berdampak bagi penurunan angka kemiskinan.

"Cara berpikir birokratik yang kaku harus diubah menjadi cara berpikir inovatif. setiap instansi tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus beralih dari ego system menjadi eco system, membangun kerja sama lintas sektor agar program prioritas pemerintah ini agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat," kata dia dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).

Selain mengubah mindset birokrat, hal yang tidak kalah penting adalah mengubah mindset masyarakat miskin, ini penting memutuskan perangkap kemiskinan (poverty trap), yang selalu diturunkan ke anak cucunya. Taufiq mencontohkan negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan yang berhasil keluar dari kemiskinan dengan keterbatasan sumber daya hal inj karena memiliki pola pikir kolaboratif dan inovatif.

"Ini berbeda dengan Kabupaten Probolinggo yang kaya sumber daya alam, tantangan kita justru bagaimana mengubah mindset masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk keluar dari kemiskinan," jelas dia.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, dan pengembangan UMKM yang melibatkan dunia usaha sebagai mitra aktif. Dengan peran yang multi dimensi tersebut, LAN memerankan peran penting dalam membangun ekosistem kolaboratif yang mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Sinergi, kolaborasi, dan integrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang difasilitasi oleh LAN melalui Akademi Pengentasan Kemiskinan.

"Dengan peluncuran Akademi Pengentasan Kemiskinan ini, diharapkan tercipta model pembelajaran yang mampu memperkuat kapasitas ASN dan mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat", ujarnya.

Sementara itu Bupati Probolinggo, Mohammad Haris dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada LAN yang telah memilih Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu daerah dari Akademi Pengentasan Kemiskinan, ini merupakan era baru bagi Kabupaten Probolinggo untuk mendapatkan kesempatan pengembangan kapasitas para ASN dalam rangka pengentasan kemiskinan. Saat itu ada sekitar 198 ribu masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang membutuhkan pemberdayaan dari pemerintah setempat untuk keluar dari kemiskinan.

Terkait hal tersebut, Kepala BPSDM Jawa Timur, Ramliyanto mendukung penuh akademi pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan Jawa tim Corporate University, sebagaimana amanat Presiden, ASN memiliki tanggung jawab dalam mensukseskan program pengentasan kemiskinan, oleh karena itu kami siap untuk melatih para ASN untuk mengembangkan kapasitasnya dalam berbagai bidang terkait pemberdayaan masyarakat.

Akademi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh 200 lebih peserta dengan kelompok sasaran berasal dari instansi pemerintah daerah yaitu ASN, kepala desa, camat dan unsur aparatur daerah, selain itu pelibatan masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan dengan membekali pengetahuan dan keterampilan kerja yang relevan dalam suatu komunitas produktif yang inklusif. Selain kedua kelompok sasaran tersebut juga melibatkan BumDes dan pihak swasta. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.