Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mempertimbangkan tidak memotong anggaran transfer ke daerah. Tapi syaratnya pemerintah daerah (pemda) harus memperbaiki kinerja keuangan.
Sebelumnya, 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambangi Kementerian Keuangan dan meminta tidak memotong anggaran transfer ke daerah 2026.
"Saya akan kembalikan kalau mereka bagus. Kalau nggak bagus, ya ngapain," ujar Purbaya kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya memahami sikap para gubernur yang meminta anggaran transfer ke daerah tidak dipotong. Namun, menurut Purbaya, dana transfer ke daerah justru untuk kegiatan yang tidak tepat sasaran
"Semuanya kan pasti kecewa. Tapi kan yang lebih kecewa lagi, rakyat dan pemerintah pusat pada waktu itu kan, kenapa? Banyak uangnya nggak tepat sasaran. Jadi kalau mereka betulin itu sampai dengan triwulan kedua tahun depan dan kelihatan bagus, kita akan pikirkan," terang Purbaya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda, sebagai salah satu perwakilan APSI menolak pemotongan anggaran transfer ke daerah 2026. Pemotongan itu disebut sangat memberatkan.
"Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan," kata Sherly di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Keluhan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang anggaran daerahnya dipotong hingga 25%. Ia berharap ada evaluasi dari Purbaya agar pertumbuhan ekonomi bisa jalan seperti yang diharapkan.
"Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," tegas Muzakir.
(hns/hns)