Komite Pengelola Utang Harus Segera Dibentuk

Jakarta - Pemerintah harus secepatnya merealisasikan kerangka pembentukan Komite Pengelolaan Utang Indonesia (Debt Management Office/DMO)."Pemerintah perlu membuat payung hukum untuk keberadaan komite tersebut agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mempunyai status yang jelas dalam hukum ketatanegaraan," ujar ekonom INDEF, Aviliani.Hal itu diungkapkan Aviliani dalam acara diskusi mengenai debt management di Gedung Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (10/8/2007).DMO ini menurut Avilliani harus direalisasikan secepatnya. Sehingga nantiperusahaan perlu melaporkan kepada DMO itu mengenai pinjaman luar negerinya."Ini untuk kebaikan mereka sendiri sehingga pemerintah tahu mengenai kebutuhan dolar yang nanti akan dikeluarkan," jelasnya.Pemerintah juga diminta lebih mengoptimalkan sumber-sumber dana dalam negeri yang jumlahnya cukup banyak untuk mengurangi ketergantungannya terhadap utang luar negeri pemerintah. "Kita lihat dana investasi ke dalam negeri terus mengalir yang terlihat dari kenaikan IHSG beberapa saat yang lalu, kemudian peningkatan dana di SBI juga terus mengalami peningkatan, lalu dana jangka pendek harus dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan dengan dibarengi juga oleh optimalisasi fungsi keuangan pemerintah," tuturnya.Dikatakannya, jika pemerintah mengembangkan pinjaman dlam negeri akan lebih banyak manfaatnya. Yakni membuat pasar obligasi dan surat utang jangkapendek berkembang. Membuat stabilitas keuangan lebih terjamin. Tidak adacrowding out karena saving surplus. Tidak ada exchange rate risk. Modal dan suku bunga berputar dalam negeri sehingga tidak ada leakages dan akan lebih fleksibel.Avilliani juga mengatakan bahwa pemerintah harus bisa lebih mengoptimalkanutang-utangnya dengan berbagai studi kelayakan sehingga nantinya outputyang didapatkan akan baik dan pandangan masyarakat terhadap penggunaanutang pemerintah akan menjadi positif. Sehingga efisiensi dari biaya APBN menjadi penting, demikian juga dengan optimalisasi pendapatan."Kita tahu saat ini banyak sekali pihak swasta yang lebh memilih untuk mendapatkan pinjaman dari luar negeri, pemerintah harus menghimbau bahwa ada risiko nilai tukar jika melakukan pinjaman dari luar negeri, meskipun suku bunga yang ditawarkan lebih rendah," jelasnya.Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Lukita Dinarsyahtuwo mengatakan bahwa pemerintah selalu melakukan upaya perbaikan pengelolaan pinjaman luar negeri.Antara lain menyusun strategi pinjaman luar negeri jangka panjang menengah yang akan berlaku sampai dengan 2009. Penguatan kapasitas sistem perencanaan, peningkatan kualitas SDM pengelola dan pengguna pinjaman atau hibah luar negeri, peningkatan sistem database pinjaman atau hibah luar negeri, serta memperkuat mekanisme dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pinjaman atau hibah luar negeri. (dnl/ir)